LAMPUNG realitapublik.id – Jaringan Nasional Indonesia (Jarnas.Indo) mengeluarkan pernyataan sikap tegas menyusul tragedi tewasnya pengemudi ojek online dalam demonstrasi di depan DPR. Organisasi ini juga mengkritik rencana kenaikan gaji anggota DPR RI, menilai bahwa kebijakan pemerintah dan elite politik telah melukai rasa keadilan rakyat di tengah kesulitan ekonomi.
Dewan Pembina Jarnas.Indo, Denu Kurniawan, menyampaikan bahwa kondisi fiskal negara saat ini sedang berat, ditandai dengan defisit APBN 2025 yang mencapai lebih dari Rp500 triliun.
“Ironisnya, di tengah kondisi ini, pemerintah justru menambah pos belanja birokrasi dan gaji pejabat negara. Padahal, rakyat masih bergelut dengan kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Jarnas.Indo juga menyoroti data statistik yang menunjukkan tingkat kemiskinan nasional 9,3 persen (sekitar 26 juta jiwa) dan pengangguran terbuka 5,8 persen (sekitar 8,3 juta orang). Di sisi lain, harga kebutuhan pokok naik rata-rata 7–10 persen per tahun, yang semakin menekan daya beli masyarakat.
Sekretaris Jenderal Jarnas.Indo, Micheal Oncom, menambahkan bahwa kenaikan tarif Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga membebani pekerja. “Tarif K3 yang tinggi ini pada akhirnya dibebankan kepada buruh, mempertegas jurang empati dalam kebijakan publik,” katanya.
Secara keseluruhan, Jarnas.Indo mengajukan enam poin tuntutan utama:
Mendesak Presiden RI segera mencopot Kapolri karena dianggap gagal menjaga keamanan dan membiarkan tindakan represif terhadap rakyat.
Mendesak ketua partai politik mengganti kader DPR RI yang dianggap pongah dan hanya mementingkan kenaikan gaji.
Menolak kebijakan yang membebani rakyat kecil, termasuk kenaikan tarif K3, PPN 12%, PPh 21, serta pungutan pajak lain yang dinilai tidak adil.
Mendorong konsolidasi gerakan rakyat (buruh, tani, dan mahasiswa) dalam aksi massa yang terdidik dan terorganisir untuk mengawal demokrasi serta menolak oligarki politik.
Mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran fokus pada kesejahteraan rakyat dengan mengevaluasi kabinet.
Kembali pada semangat Reformasi 1998 dengan menolak kembalinya Dwifungsi ABRI dan mendesak pengesahan UU Perampasan Aset untuk memberantas KKN.
“Indonesia tidak boleh dibiarkan jatuh lebih dalam ke dalam jurang empati. Pemerintah dan partai politik harus segera membuktikan keberpihakan pada rakyat, bukan pada kepentingan sempit kekuasaan,” tutup Adi Wibowo, Ketua Harian Jarnas.Indo. (*)
Penulis : Mskr
Editor : Red
