JAKARTA, realitapublik.id – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, pada Jumat (12/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa membawa lima tuntutan utama yang menyoroti berbagai kebijakan krusial pemerintah terkini.
Aksi yang didominasi oleh massa BEM se-Universitas Indonesia (UI) ini pada awalnya direncanakan berpusat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Namun, aparat kepolisian melakukan blokade ketat dan melarang pemilihan lokasi tersebut sebagai titik konsentrasi massa demi mencegah kelumpuhan total aktivitas publik.
Berdasarkan pantauan di lapangan, situasi sempat diwarnai ketegangan saat petugas melakukan pencegatan terhadap bus rombongan mahasiswa dan mencoba mengalihkan mereka menuju depan Kompleks Parlemen Senayan. Kendati demikian, massa mahasiswa tetap memilih bertahan dan melakukan long march menuju pusat kota.
Debat argumen sempat terjadi antara perwakilan mahasiswa dengan Kepala Bagian Perencanaan (Kabag Ren) Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Adri Desas Furyanto. Polisi menegaskan tidak akan menghalangi penyampaian aspirasi, asalkan tidak berpusat di jantung perekonomian.
“Kalau memaksakan kehendak, silakan tabrak kami. Kalau kalian ke titik sini (lokasi yang disediakan), tidak akan dihalangi,” tegas AKBP Adri Desas Furyanto di hadapan massa.
Pernyataan tersebut langsung disanggah oleh perwakilan mahasiswa yang menilai bahwa sasaran tuntutan mereka tidak hanya ditujukan kepada lembaga legislatif.
“Masalahnya aspirasi dan tuntutan kami enggak ke DPR saja. Kenapa tidak bapak-bapak ini saja yang ikut ke Bundaran HI?” sahut salah seorang perwakilan mahasiswa.
AKBP Adri kemudian memberikan pemahaman logis mengenai alasan pelarangan wilayah Bundaran HI sebagai titik demonstrasi.
“Bundaran HI itu jantung jalannya masyarakat, jantungnya perekonomian, central of gravity-nya Indonesia. Kalian menyetop arus di situ, selesai semua, Dek,” jelasnya.
Hingga pukul 16.30 WIB, massa yang tertahan akhirnya terkonsentrasi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Blokade berlapis dari pihak kepolisian tetap disiagakan guna memastikan massa tidak merembet masuk ke area Bundaran HI.
Dalam orasinya, para mahasiswa mengkritisi sejumlah isu nasional yang sedang menjadi perhatian publik belakangan ini, mulai dari stabilitas makroekonomi hingga program strategis nasional.
Berikut adalah lima poin tuntutan resmi yang diajukan oleh aliansi mahasiswa:
Hentikan Pemborosan APBN: Mendesak tata kelola anggaran negara yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Turunkan Harga Bahan Pokok dan BBM: Menuntut solusi nyata atas lonjakan harga komoditas utama yang membebani masyarakat.
Evaluasi Program Strategis: Mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum mendesak.
Tolak Militerisme Civil: Menolak segala bentuk keterlibatan unsur militerisme di dalam ranah sipil.
Transparansi Pemerintah: Menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap ksatria, berhenti mengelak, dan secara terbuka mengakui kekurangan dalam capaian kinerja pemerintah.
Aksi unjuk rasa berjalan dinamis sebagai bagian dari dinamika sistem demokrasi di Indonesia. Publik kini menantikan respons dari pemerintah serta pihak-pihak terkait, apakah bersedia membuka ruang dialog formal guna duduk bersama dan mendiskusikan poin-poin tuntutan yang dilayangkan oleh para mahasiswa tersebut.
Penulis : Fery Eka spt
Editor : Saichu
