KOTA PASURUAN realitapublik.id — Ratusan pengemudi ojek online (ojol) di Kota Pasuruan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan pada Selasa (4/11/2025). Aksi ini dipicu oleh keluhan meluas terkait buruknya kualitas BBM jenis Pertalite yang diduga bercampur etanol, menyebabkan motor mereka mengalami mbrebet hingga kerusakan parah.
Para driver menuntut DPRD untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan mereka. Titik kumpul aksi dimulai dari GOR Untung Suropati Kota Pasuruan, kemudian massa bergerak menuju kantor dewan sambil melantunkan yel-yel.
Perwakilan ojol, M. Yunus (40), selaku ketua ojol, menyatakan bahwa lebih dari 200 rekan mereka telah merasakan dampak buruk dari BBM yang diduga oplosan.
“Kendaraan para ojol mengalami kerusakan dan hingga saat ini tidak ada ganti rugi dari pihak SPBU maupun Pertamina,” tegas Yunus.
Kerusakan pada motor memaksa para driver mengeluarkan biaya besar untuk penggantian onderdil seperti busi dan biaya kuras bensin, bahkan kerusakan bisa terulang hanya dalam dua hari.
Selain menuntut pertanggungjawaban Pertamina, massa juga melontarkan tuntutan politis agar Menteri BUMN, Bahlil Lahadalia, bertanggung jawab dan turun dari jabatannya.
Perwakilan massa diizinkan memasuki gedung untuk melakukan audensi. Mereka ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. M. Toyib, bersama beberapa anggotanya.
Dalam pertemuan tersebut, para ojol mengeluhkan kerugian yang mereka alami. Mereka juga menyebutkan bahwa permintaan ganti rugi ke Pertamina terasa seperti kebohongan karena tidak ada kejelasan. Pihak SPBU beralasan tidak dapat memberikan ganti rugi tanpa struk Pertamina, sementara Pertamina menjanjikan ganti rugi tunai senilai Rp150 ribu namun tanpa realisasi.
“Kami berharap DPRD dapat menindaklanjuti keluh kesah kami, di mana Pertamina dirasa tertutup karena tidak ada posko pengaduan,” ujar Yuyung, salah satu perwakilan paguyuban ojol.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD H. M. Toyib memberikan dukungannya penuh. “Kami dukung sepenuhnya karena kita semuanya adalah lembaga rakyat yang jelas pro dengan rakyat. Kami juga ikut merasakan keluh kesah ini,” ujarnya.
H M Toyib berjanji tidak hanya menampung aspirasi, tetapi akan segera menindaklanjuti tuntutan tersebut. “Dalam waktu dekat, kami akan menindaklanjuti tuntutan ke SPBU Kota Pasuruan. Kami akan undang mereka sesuai dengan data-data yang kami terima,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Pasuruan, Gatot Adidoyo, S.A.B menambahkan bahwa DPRD akan membuat surat resmi dan mengirimkannya kepada stakeholder terkait dan Pemerintah Kota Pasuruan agar segera bertindak.
Akan tetapi, pihak Pertamina disebut telah menyampaikan kepada anggota DPRD bahwa ganti rugi memerlukan persyaratan bukti-bukti terkait, termasuk rekaman CCTV dari SPBU yang bermasalah.
Penulis : Chu
