PASURUAN realitapublik.id – Aliansi Poros Tengah menyatakan dukungan terhadap upaya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasuruan dalam memperkuat tata kelola perpajakan daerah di Kabupaten Pasuruan, khususnya melalui peningkatan pengawasan terhadap sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Selasa, (27/10/26).
Dukungan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar pengelolaan pajak daerah tidak berhenti pada rutinitas administratif, melainkan diwujudkan melalui pengawasan yang serius, pendataan yang akurat, serta langkah konkret untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bagi Aliansi Poros Tengah, sektor MBLB merupakan salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian khusus. Aktivitas pertambangan dan pemanfaatan material harus diikuti dengan pengawasan kewajiban perpajakan yang terukur, sehingga setiap potensi penerimaan daerah dapat dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai potensi PAD hanya menjadi angka di atas kertas. Pengawasan harus berjalan, data harus akurat, dan setiap kewajiban pajak wajib ditunaikan sesuai aturan. Daerah membutuhkan tata kelola perpajakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian sikap yang ditekankan Aliansi Poros Tengah.
Aliansi Poros Tengah mendorong Bapenda melakukan evaluasi secara berkala terhadap basis data wajib pajak MBLB, kesesuaian pelaporan dengan aktivitas usaha, serta mekanisme pengawasan dan pemungutan pajak daerah.
Koordinasi dengan instansi terkait juga dinilai penting untuk memastikan data perizinan, aktivitas usaha, dan kewajiban perpajakan dapat diselaraskan sesuai kewenangan masing-masing.
Jangan hanya mengejar target, tetapi pastikan seluruh potensi penerimaan terpetakan.
Optimalisasi PAD bukan semata-mata persoalan meningkatkan angka pendapatan, melainkan juga memastikan tidak ada potensi penerimaan yang terabaikan akibat lemahnya pendataan, pengawasan, atau koordinasi.
Di sisi lain, Aliansi Poros Tengah menegaskan bahwa penguatan pengawasan bukan berarti menuduh adanya pelanggaran oleh pihak tertentu. Langkah tersebut merupakan bagian dari kontrol publik yang konstruktif agar tata kelola perpajakan daerah berjalan profesional, adil, dan sesuai regulasi.
Transparansi juga menjadi hal penting. Masyarakat berhak mengetahui arah kebijakan optimalisasi PAD, mekanisme pengawasan yang diterapkan, serta capaian penerimaan daerah melalui informasi yang dapat dipublikasikan sesuai ketentuan.
Aliansi Poros Tengah berharap Bapenda Kabupaten Pasuruan menjadikan sektor MBLB sebagai salah satu fokus evaluasi, dengan langkah terukur dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pesannya tegas: potensi PAD harus dijaga, pengawasan harus diperkuat, dan setiap rupiah penerimaan daerah harus dikelola secara transparan serta akuntabel. Sebab, penerimaan daerah yang optimal merupakan salah satu instrumen penting untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar komitmen, melainkan konsistensi dalam pelaksanaan, evaluasi yang berkelanjutan, dan keterbukaan informasi mengenai hasilnya. ($)
