PALI, realitapublik.id — Penyebab kebakaran di lingkungan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, yang terjadi pada Kamis (12/11/2026), masih menyisakan tanda tanya. Hingga kini, pihak berwenang belum mengungkap pemicu pasti peristiwa tersebut.
Menyikapi kondisi ini, tiga pimpinan organisasi pers di PALI, yakni Ketua Pro Jurnalis Siber (PJS) PALI Eddi Saputra, Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) PALI Syamsudin, dan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) PALI Heru Martin, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh, transparan, dan profesional. Mereka meminta seluruh fakta di lapangan dibuka guna mencegah berkembangnya spekulasi liar di tengah masyarakat.
Ketua PJS PALI Eddi Saputra menegaskan, kebakaran di lingkungan kantor pemerintah tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penyebab pasti insiden tersebut, terlebih peristiwa itu terjadi di fasilitas pelayanan publik.
“APH harus bekerja berdasarkan fakta dan bukti, bukan asumsi. Telusuri seluruh kemungkinan, mulai dari memeriksa saksi, instalasi listrik, rekaman CCTV, hingga kondisi lokasi kejadian. Jika perlu, libatkan tenaga ahli agar penyebabnya dapat dipastikan secara ilmiah,” tegas Eddi.
Ia juga mengingatkan semua pihak agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan maupun menggiring opini sebelum hasil penyelidikan resmi dirilis.
Sementara itu, Ketua PWRI PALI Syamsudin mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mengaitkan insiden kebakaran ini dengan persoalan lain, termasuk aksi unjuk rasa terkait pengadaan pupuk di Dinas Pertanian PALI yang sempat terjadi sebelumnya.
“Unjuk rasa adalah bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, sedangkan kebakaran merupakan peristiwa yang harus diungkap melalui proses penyelidikan. Jangan menghubungkan dua hal tersebut tanpa bukti yang sah. Kita harus menghormati proses hukum dan tidak menjadikan dugaan sebagai kebenaran,” ujar Syamsudin.
Ia menambahkan, tidak boleh ada pihak yang dirugikan oleh opini yang belum teruji kebenarannya. Oleh karena itu, semua pihak diminta menahan diri dan memberi ruang bagi aparat untuk bekerja secara profesional.
Senada dengan hal tersebut, Ketua JMSI PALI Heru Martin menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan tanggung jawab dalam pemberitaan.
“Jangan biarkan ruang publik dipenuhi informasi yang simpang siur. APH perlu menyampaikan perkembangan penyelidikan secara terbuka sesuai tahapan dan kewenangannya. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar dugaan atau opini yang saling bertentangan,” kata Heru.
Ia turut mengajak masyarakat untuk lebih bijak bermedia sosial dengan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta mampu membedakan antara fakta, dugaan, dan opini.
Dikonfirmasi terpisah usai kegiatan Gerakan Tanam Serentak di Desa Muara Sungai, Kecamatan Tanah Abang, Selasa (17/11/2026), Kepala Dinas Pertanian PALI Ahmad Jhoni menyatakan pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kebakaran tersebut kepada APH.
Sebagai instansi yang terdampak langsung dan mengalami kerugian, Dinas Pertanian sangat berkepentingan agar penyebab kebakaran segera terungkap.
“Kami telah menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada APH. Harapan kami, penyelidikan segera membuahkan hasil sehingga penyebab kebakaran dapat dibuka secara terang benderang kepada publik. Sebagai pihak yang dirugikan, kami tentu berharap aparat segera mengungkap fakta yang sebenarnya,” tutur Ahmad Jhoni.
Ia berharap proses penyelidikan berjalan objektif dan berbasis bukti agar tidak memicu kesimpulan yang keliru. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan mempercayakan penuntasan kasus ini kepada aparat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)
Penulis : Lidian Heri
Editor : Redaksi






