Kebumen, realitapublik.id – Kabupaten termiskin di Jawa Tengah pada tahun 2024 adalah Kabupaten Kebumen dengan angka kemiskinan 15,71%. Tidak salah jika masih banyak dijumpai rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Kebumen. Salah satunya, di Dukuh Kembangabang RT 03 RW 03, Dusun 3, Desa Giripurno, Kecamatan Karanganyar.
Mirisnya lagi, rutilahu itu dihuni oleh janda lansia bernama Rimah (60). Dia bersama dua anak dan seorang cucu tinggal di rutilahu tersebut.
Semenjak suaminya meninggal, Rimah harus menanggung dua anak dan satu cucunya. Kehidupannya sungguh memprihatinkan, terlebih lagi salah satu anaknya, dalam kondisi difabel (tuna rungu) sejak lahir.
Sejauh ini, program rehab rutilahu atau bedah rumah dari pemerintah telah banyak terealisasi. Namun hingga saat ini, rumah Rimah belum tersentuh program tersebut meski telah beberapa kali pihak pemerintah desa setempat memfoto dan mensurvei rumahnya untuk diajukan agar mendapat bantuan.
“Sudah difoto dan disurvei, katanya sih sudah diajukan tiga tahun lalu. Tapi bantuannya sampai sekarang belum turun,” kata Rimah, saat ditemui realitapublik.id di kediamannya, Kamis, 13 Maret 2025.
Rimah mengaku khawatir akan kondisi rumahnya setiap kali turun hujan.
“Setiap turun hujan, saya khawatir atap rumah ambruk dan menimpa saya dan anak cucu. Gentengnya banyak yang bocor dan sejumlah blandar rumah yang patah ditopang dengan batu atau dengan kayu seadanya,” tutur Rimah.
Selain rumah Rimah, juga sejumlah warga lain telah beberapa kali difoto dan disurvei rumahnya untuk diajukan agar mendapat bantuan oleh pihak pemerintah desa setempat.
“Rumah-rumah warga yang difoto-foto udah ada enam kali oleh perangkat desa, tapi tapi ya belum ada realisasi dan masih banyak warga yang seperti itu cuma di foto foto aja,” kata Situm (40), warga setempat.
Terpisah, Kepala Dusun 3 Desa Giripurno, Joko Surono, membenarkan bahwa sejumlah warga di Dusun Tiga yang rumahnya tidak layak huni telah diajukan ke pemerintah untuk mendapatkan bantuan melalui program bedah rumah.
Selain itu, pihaknya juga telah mendata warga yang tidak mampu untuk bisa masuk DTKS.
“Itu sudah diajukan bedah rumah 3 tahun yang lalu dan untuk data DTKS sudah masuk sudah didaftarkan. Tapi dengan adanya tahun politik, sehingga belum bisa dilaksanakan,” kata Joko Surono, saat ditemui di kediamannya.
Untuk program bantuan bedah rumah, Pemerintah Desa Giripurwo mengalokasikan anggaran melalui dana desa (DD) sebesar kurang lebih Rp 10 juta.
“Karena dana desa cuma kurang lebih sepuluh juta rupiah, itu hanya cukup untuk renovasi atap rumah, termasuk rumah bu Rimah,” ujarnya.
Kalau dana desa turun, lanjut Joko Surono, kita gerakan gotong royong dari masyarakat sekitar dan kita bantu dari makanan, minumnya. “Atau jika ada yang mau bantu bahan bangunan untuk merenovasi rumah Bu Rimah, silahkan,” pungkasnya.(*)
Penulis : Wahyudin
Editor : Abdul Hakim
