PEKALONGAN, REALITAPUBLIK.ID – Duka mendalam menyelimuti keluarga Pelda Riyadi, anggota Intel Korem 071/Wijayakusuma Banyumas, dan istrinya Ny. Cicilia Riyadi, setelah putra tercinta mereka, Abraham Radith, meninggal dunia pada 9 Mei 2025 di sebuah rumah sakit di Kota Semarang.
Selama lebih dari lima tahun, Abraham berjuang melawan kanker darah (leukemia). Namun, bukan hanya penyakit yang menjadi lawan beratnya. Keluarga menyoroti dugaan adanya kebijakan pelayanan medis yang tidak konsisten dan diduga menyebabkan keterlambatan penanganan, khususnya dalam prosedur kemoterapi.
Penundaan Berulang, Kesempatan yang Hilang
Awalnya, Abraham dijadwalkan menjalani kemoterapi pada 27 Maret 2025. Karena ruang rawat inap penuh, ia harus menunggu panggilan dari TPPRI. Kondisinya memburuk pada awal April, dan ia akhirnya masuk IGD dengan gejala serius. Setelah perbaikan kondisi, dokter memutuskan pasien pulang, dengan alasan adanya kebijakan “satu pasien satu tindakan”.
Kondisi ini berulang dalam beberapa kunjungan, bahkan ketika Abraham mengalami perdarahan dan muntah darah. Baru pada 3 Mei, kemoterapi ke-34 akhirnya dilakukan. Namun saat itu, kondisi Abraham sudah memburuk. Ia meninggal enam hari kemudian dalam keadaan tidak sadar.
BPJS Membantah, Rumah Sakit Menghindar
Kebijakan “satu pasien satu tindakan” menjadi pusat pertanyaan keluarga. Saat dimintai klarifikasi, BPJS Kesehatan dengan tegas membantah telah mengeluarkan kebijakan tersebut dan bahkan memberikan surat pernyataan resmi. Sebaliknya, pihak rumah sakit enggan membuat pernyataan tertulis dan hanya menyampaikan bahwa tindakan dilakukan sesuai kebutuhan pasien.
“Semua dokter bilang kebijakan itu dari BPJS. Tapi BPJS sendiri membantah. Rumah sakit juga tak mau menegaskan. Lalu siapa yang membuat aturan itu?” ujar Riyadi, Minggu (15/6/2025).
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas
Melalui kuasa hukumnya, keluarga menuntut dua hal: pernyataan resmi dari rumah sakit bahwa mereka tidak pernah menerapkan kebijakan “satu pasien satu tindakan” untuk pasien kanker, serta investigasi internal atas sumber kebijakan yang selama ini disebut-sebut di kalangan dokter dan tenaga medis.
“Kami kehilangan anak kami bukan hanya karena kanker, tapi karena sistem yang membingungkan dan tidak ada yang mau bertanggung jawab,” tegas Riyadi. “Kami tidak ingin ada anak lain yang bernasib sama.”
Catatan redaksi
RealitaPublik.id terus berupaya menghubungi pihak rumah sakit untuk mendapatkan tanggapan resmi atas kejadian ini. Hak jawab tetap terbuka sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi.(*)
Penulis : M. Izul Faqih
Editor : Abdul Hakim
