PEKALONGAN, realitapublik.id — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pekalongan memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan layanan kesehatan di RSUD Kraton yang sempat viral di media sosial. Keluhan tersebut muncul setelah sejumlah warga mendapati status kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) mereka tidak aktif saat berobat ke Unit Gawat Darurat (UGD) pada Kamis (1/1/2026).
Kondisi ini mengakibatkan pasien tidak bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan gratis seperti tahun sebelumnya, sehingga memicu kegaduhan di jagat maya.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Edy Herijanto, menjelaskan bahwa ketidakaktifan sebagian kepesertaan KIS tersebut dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah.
“Dari total kebutuhan anggaran sekitar Rp 100 miliar, kemampuan anggaran daerah saat ini baru bisa mengakomodasi sekitar 73 persen kepesertaan warga Kabupaten Pekalongan,” ungkap Edy.
Menanggapi masalah ini, Dinkes menawarkan beberapa solusi agar masyarakat tetap bisa mendapatkan akses pengobatan:
Aktivasi Mandiri: Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang nonaktif dapat mengaktifkan kembali statusnya dengan membayar iuran mandiri selama satu bulan untuk satu keluarga.
Prioritas Penyakit Kronis: Bagi pasien dengan penyakit kronis, kepesertaan dapat diusulkan kembali melalui Puskesmas setempat untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari Dinas Kesehatan.
Kebijakan Internal Rumah Sakit: Bagi warga yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi, rumah sakit memiliki mekanisme surat pernyataan untuk mencicil biaya pengobatan yang akan dicatat sebagai piutang rumah sakit.
Dinkes juga mengimbau masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu untuk beralih ke skema pembiayaan mandiri. Hal ini bertujuan agar alokasi anggaran bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran bagi warga yang sangat membutuhkan.
“Yang mampu memang seharusnya mandiri, agar alokasi bantuan bisa dialihkan kepada warga yang benar-benar tidak mampu,” tegasnya.
Edy menambahkan bahwa dinamika pembaruan data dan penyesuaian kebijakan di awal tahun adalah hal yang lumrah terjadi. Namun, pihaknya memastikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna mencari solusi permanen agar layanan kesehatan tetap optimal.
“Kami akan segera komunikasikan kembali dengan pihak rumah sakit dan pemangku kebijakan lainnya untuk mencari jalan keluar terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Fery Eka
