TUBABA, realitapublik.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat pada Senin (22/06/2026).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tubaba Busroni, S.H., didampingi Wakil Ketua I Ponco Nugroho, S.T., dan Wakil Ketua II S. Joko Kuncoro, S.I.Kom. Turut hadir dalam acara ini Penjabat (Pj) Bupati Tubaba Drs. M. Firsada, M.Si. (Catatan: disesuaikan dengan nama pejabat yang berwenang), jajaran Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Tubaba.
Dalam pembukaannya, Ketua DPRD Busroni, S.H., membacakan urutan tujuh fraksi yang akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 tersebut.
Salah satu pandangan umum disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat. Melalui juru bicaranya, Arif Nurohman, S.P., Fraksi Demokrat menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tubaba TA 2025 untuk dibahas ke tahapan berikutnya.
Kendati menyetujui, Fraksi Demokrat memberikan sejumlah catatan kritis, masukan, dan pertimbangan strategis bagi pemerintah daerah.
“Kami mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah berupaya mengoptimalkan penerimaan daerah. Namun demikian, masih terdapat selisih atau deviasi yang cukup signifikan antara target dan realisasi pendapatan,” ujar Arif Nurohman di dalam persidangan.
Arif juga menekankan agar alokasi belanja daerah benar-benar berorientasi pada kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan publik harus menjadi prioritas utama.
Selain itu, Fraksi Demokrat mengingatkan agar pengelolaan defisit dan pembiayaan daerah dilakukan secara hati-hati, terukur, dan mengedepankan prinsip keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability). Pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan komprehensif mengenai faktor pemicu deviasi target serta realisasi anggaran yang memengaruhi struktur pembiayaan dalam laporan keuangan daerah.
Menanggapi berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD, Pemerintah Kabupaten Tubaba menegaskan komitmennya untuk terus memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini akan ditempuh melalui strategi intensifikasi, ekstensifikasi, serta akselerasi digitalisasi sistem retribusi daerah guna memperkuat kemandirian fiskal.
Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi program-program yang memiliki daya serap rendah agar sisa anggaran ke depan dapat dialokasikan secara lebih efektif pada program prioritas kemasyarakatan.
Berdasarkan data capaian makro daerah periode 2021–2025, pembangunan di Kabupaten Tubaba menunjukkan tren positif. Peningkatan kualitas infrastruktur secara bertahap mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi, yang berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan dari 20,35 ribu jiwa menjadi 19,04 ribu jiwa. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tubaba sukses merangkak naik hingga menyentuh angka 70,61 pada tahun 2025.
Guna menjaga resiliensi ekonomi, pemerintah daerah terus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Fokus utamanya adalah pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah seperti karet, singkong, dan kelapa sawit demi mendongkrak nilai tambah pendapatan masyarakat.
Di sektor kesehatan, program jaminan kesehatan daerah “Tubaba Q Sehat” akan terus diperkuat. Pemerintah berkomitmen memperbaiki sistem pengadaan serta distribusi obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), dan alat kesehatan agar layanan kesehatan gratis di sembilan kecamatan berjalan optimal.
Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi penolakan pasien darurat dari keluarga kurang mampu hanya karena kendala administrasi kepesertaan BPJS. Saat ini, validasi dan pembaruan data kepesertaan BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) tengah disisir ulang oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan pihak BPJS agar bantuan tepat sasaran.
Menutup tanggapannya, pihak eksekutif berharap sinergi dan kemitraan harmonis yang telah terjalin baik bersama DPRD Tubaba dapat terus dipertahankan demi mengawal agenda pembangunan daerah yang sejahtera, merata, kreatif, inovatif, dan maju. Pembahasan Raperda ini selanjutnya akan bergulir ke tingkat panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) sesuai mekanisme perundang-undangan. (*)
Penulis : Rody Sandra
