Syukur Mandar Kritik Misbakhun: Anggota DPR Itu Wakil Rakyat, Bukan Jubir Pemerintah

- Jurnalis

Minggu, 16 Agustus 2026 - 09:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

i

Oplus_16908288

JAKARTA realitapublik.id — Praktisi hukum sekaligus pengama politik Syukur Mandar memberikan kritik tajam terhadap pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengenai dampak pelemahan nilai tukar rupiah dan transaksi mata uang dolar Amerika Serikat di tingkat masyarakat bawah.

 

Kritik tersebut disampaikan Syukur Mandar merespons cuplikan video wawancara Misbakhun yang membela wacana pemerintah bahwa penguatan dolar tidak berdampak langsung pada masyarakat desa karena tidak bertransaksi menggunakan mata uang asing tersebut.

Baca Juga :  Haru dan Asa di Gadingrejo: Anggota DPRD Kota Pasuruan Bersama Kementerian PKP Kawal Program Bedah Rumah

 

Dalam cuplikan tersebut, Misbakhun mengimbau agar isu dolar tidak menimbulkan kepanikan di tingkat masyarakat awam, seperti di warung kopi maupun warung makan.

 

“Tujuan Presiden itu untuk menenangkan masyarakat. Jangan sampai di warung kopi ngomongin dolar, di warung Indomie ngomongin dolar… apakah mereka beli kopi pakai dolar? Kan tidak,” ujar Misbakhun dalam potongan video tersebut.

 

Menanggapi hal tersebut, Syukur Mandar mempertanyakan posisi dan peran legislator di Senayan yang dinilainya justru bertindak bak juru bicara eksekutif ketimbang penyambung lidah rakyat.

Baca Juga :  Bupati Pasuruan Buka Baksos RSUD Bangil, Sediakan Layanan Operasi Bibir Sumbing hingga Skrining ABUS dan BMD

 

“Saya bingung, orang ini wakil rakyat atau juru bicara pemerintah? Anda itu wakil rakyat, bukan juru bicara pemerintah,” tegas Syukur Mandar.

 

Ia menambahkan, dampak pelemahan ekonomi dan kenaikan harga barang akibat lonjakan mata uang asing sangat dirasakan langsung oleh masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki kepastian pendapatan maupun tunjangan jabatan.

Baca Juga :  Cegah Konflik dan Kecurangan, Rekrutmen Perangkat Desa di Batang Pakai Sistem CAT

 

“Menenangkan masyarakat dari sisi mana? Bapak tidak terkena dampak karena digaji dan punya tunjangan. Tapi rakyat di bawah yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan, hidupnya tertekan dengan situasi ini,” lanjutnya.

 

Syukur menegaskan bahwa DPR RI seharusnya berfokus mengaspirasikan kesulitan dan beban ekonomi yang dihadapi masyarakat kepada pemerintah, bukan sebaliknya membenarkan narasi yang berjarak dari realitas kehidupan warga sehari-hari. (*)

Penulis : Tim

Editor : Red

Berita Terkait

Pemerintah Tiyuh Marga Asri Salurkan BLT-DD 2026, Boiman Imbau Warga Prioritaskan Kebutuhan Pangan
Cegah Konflik dan Kecurangan, Rekrutmen Perangkat Desa di Batang Pakai Sistem CAT
Pemutihan Pajak Kendaraan Jateng Berlaku: Bebas Denda dan Pajak Progresif Hingga 28 Desember 2026
Sidang Gugatan Sengketa Tanah Waris Rejoso di PN Bangil Ditunda akibat Tergugat Mangkir dan Berkas Belum Lengkap
Rakyat Menderita, Pemkot Buta Realita: Mahasiswa Segel Gedung DPRD Kota Pasuruan
Soal E-Absensi Tak Setara, Ketua PPPK PW Nakes Lampura: SK Kami Sama, Kenapa Aturan Beda?
Enceng Gondok Meluas di Sungai Kali Loji, Warga Krapyak dan Panjang Wetan Desak Pemkot Pekalongan Turun Tangan
Sosialisasikan Perda No. 1/2019 di Tubaba, H. Putra Jaya Umar Imbau Warga Bentengi Keluarga dari Narkoba, Judol, dan Hiburan Malam Berlebih
Berita ini 259 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 28 September 2026 - 20:10 WIB

Pemerintah Tiyuh Marga Asri Salurkan BLT-DD 2026, Boiman Imbau Warga Prioritaskan Kebutuhan Pangan

Senin, 28 September 2026 - 06:52 WIB

Cegah Konflik dan Kecurangan, Rekrutmen Perangkat Desa di Batang Pakai Sistem CAT

Jumat, 25 September 2026 - 11:27 WIB

Pemutihan Pajak Kendaraan Jateng Berlaku: Bebas Denda dan Pajak Progresif Hingga 28 Desember 2026

Kamis, 24 September 2026 - 18:08 WIB

Sidang Gugatan Sengketa Tanah Waris Rejoso di PN Bangil Ditunda akibat Tergugat Mangkir dan Berkas Belum Lengkap

Rabu, 23 September 2026 - 22:07 WIB

Rakyat Menderita, Pemkot Buta Realita: Mahasiswa Segel Gedung DPRD Kota Pasuruan

Senin, 21 September 2026 - 23:43 WIB

Soal E-Absensi Tak Setara, Ketua PPPK PW Nakes Lampura: SK Kami Sama, Kenapa Aturan Beda?

Senin, 21 September 2026 - 23:33 WIB

Enceng Gondok Meluas di Sungai Kali Loji, Warga Krapyak dan Panjang Wetan Desak Pemkot Pekalongan Turun Tangan

Minggu, 20 September 2026 - 19:08 WIB

Sosialisasikan Perda No. 1/2019 di Tubaba, H. Putra Jaya Umar Imbau Warga Bentengi Keluarga dari Narkoba, Judol, dan Hiburan Malam Berlebih

Berita Terbaru