KOTA PASURUAN realitapublik.id — Sebagai respons terhadap keluhan masyarakat yang terus bermunculan, Lembaga Perlindungan Konsumen Barisan Rakyat Jelata (LPK-BARATA) menggelar rapat konsolidasi di Pasuruan. Pertemuan ini bertujuan untuk mematangkan persiapan audiensi dengan Direktur RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Irfan Budi Darmawan ini menjadi forum penting bagi LPK-BARATA untuk menyatukan visi dan misi. Agenda utamanya adalah menyoroti berbagai permasalahan yang dilaporkan masyarakat, mulai dari buruknya pelayanan dan penanganan pasien hingga isu transparansi pengelolaan dana di rumah sakit plat merah tersebut.
Para pengurus dan anggota dari seluruh Pasuruan menyatakan tekad bulat agar audiensi nanti tidak hanya sekadar formalitas, melainkan menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Irfan Budi Darmawan memaparkan hasil investigasi mereka secara blak-blakan. Menurutnya, temuan ini mengindikasikan adanya “pelayanan yang bobrok” di RSUD.
“Hasil telaah kami atas laporan masyarakat menunjukkan adanya bobroknya pelayanan rumah sakit. Ini tidak hanya soal administrasi, tapi sudah menyentuh esensi pelayanan publik yang menyangkut pelayanan medis,” ungkap Irfan, Kamis (21/8).
Lebih lanjut, Irfan menekankan bahwa RSUD, sebagai BUMD, memiliki kewajiban untuk transparan dan akuntabel kepada publik.
“Sebagian dana operasional berasal dari APBD, dan sisanya dari pembayaran keluarga pasien. Ini berarti publik berhak tahu bagaimana administrasi ini dikelola,” jelasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar manajemen RSUD melakukan perbaikan dan inovasi signifikan, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat miskin.
Penulis : Chu
Editor : Red
