KOTA PASURUAN realitapublik.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina dan sejumlah pemangku kepentingan pada Sabtu (8 November 2025). Pertemuan ini dilakukan menyikapi keresahan masyarakat terkait dugaan penurunan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dalam beberapa pekan terakhir.
Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Toyib, menjelaskan bahwa RDP ini adalah bentuk tanggung jawab legislatif dalam merespons banyaknya pengaduan warga. Pengaduan tersebut meliputi keluhan mesin kendaraan yang cepat panas dan konsumsi bahan bakar yang terasa lebih boros setelah menggunakan Pertalite.
“Warga mengeluhkan mesin kendaraan cepat panas dan bahan bakar terasa lebih boros. Kami ingin memastikan kebenarannya dan meminta penjelasan resmi dari Pertamina,” tegas Toyib di hadapan peserta rapat.
Menekankan bahwa RDP tidak boleh menjadi formalitas, Toyib mendesak adanya langkah konkret untuk menjamin mutu bahan bakar.
Sebagai tindak lanjut, DPRD mengusulkan pembentukan Tim Pengawasan Gabungan. Tim ini akan melibatkan perwakilan dewan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, dengan tugas melakukan pengecekan langsung ke semua SPBU di Kota Pasuruan.
“Kami berharap ada solusi nyata. Jika terbukti ada masalah di lapangan, tentu harus segera dilakukan perbaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Brand Manager Sales Pertamina Pasuruan–Malang, Arga Satya, menyampaikan klarifikasi. Berdasarkan hasil uji laboratorium internal, Pertalite yang beredar di wilayahnya diklaim masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.
Arga menyebut bahwa penurunan performa mesin bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi tangki penyimpanan dan udara.
“Dari sisi teknis, Pertalite kami masih sesuai dengan standar. Namun kami memahami keluhan masyarakat dan akan memperkuat pengawasan di seluruh jaringan distribusi,” ujar Arga.
Arga menambahkan, Pertamina terbuka terhadap kritik dan siap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses distribusi dan penyimpanan BBM di lapangan demi menjaga kepercayaan publik.
Rapat yang berlangsung dinamis ini diakhiri dengan kesepakatan penting, yaitu pembentukan tim pengawasan terpadu dan rencana evaluasi lanjutan. DPRD berharap kolaborasi ini dapat memastikan kualitas Pertalite di Kota Pasuruan tetap aman, sesuai regulasi, dan tidak merugikan masyarakat.
Penulis : Saichu
