Bupati Lampung Utara Bahas Program Sekolah Rakyat Bersama Menteri Sosial RI

- Jurnalis

Sabtu, 9 Mei 2026 - 11:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Lampung Utara Bahas Program Sekolah Rakyat Bersama Menteri Sosial RI.

i

Bupati Lampung Utara Bahas Program Sekolah Rakyat Bersama Menteri Sosial RI.

JAKARTA, realitapublik.id – Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis melakukan audiensi dan koordinasi dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

 

Kunjungan tersebut merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya terkait program kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan di daerah.

 

Dalam kesempatan itu, rombongan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diterima langsung oleh Menteri Sosial beserta jajaran.

 

Turut mendampingi Bupati Lampung Utara, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Mat Soleh, M.Pd., Kepala Dinas Sosial Imam Hanafi, S.Pd.I., M.Pd.I., Plt. Kadis Perkimciptaru Dirgantara, ST., MT., serta Kabag Protokol RA. Habibie, S.STP., M.M.

Baca Juga :  Hari Batik Nasional 2026: Koordinator BPKB Jatibanteng Ajak Maknai Batik sebagai Filosofi Keharmonisan Keluarga

 

Hadir pula Prof. Dr. Mukri, K.H. Muhidin dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), serta Ketua PCNU Lampung Utara K.H. Son Haji Aziz, S.Pd.I.

 

Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan Program Strategis Nasional “Sekolah Rakyat” yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026 di Kabupaten Lampung Utara bersama Kabupaten Lampung Barat. Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

 

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan agar pelaksanaan program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar masyarakat yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2, sehingga manfaat program dapat dirasakan langsung oleh warga yang paling membutuhkan.

 

Baca Juga :  Masa Jabatan Berakhir Juni 2027, DPMD Situbondo Minta Pemdes Siapkan Pengisian Anggota BPD Baru

Selain membahas program pendidikan sosial tersebut, Bupati Lampung Utara juga menyampaikan sejumlah proposal usulan bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat melalui Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, dengan harapan mendapat dukungan penuh dari Kementerian Sosial RI.

 

Menteri Sosial juga mengimbau Pemerintah Daerah untuk terus mengoptimalkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui operator desa dan kelurahan yang didukung pendamping sosial PKH, agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, tepat guna, dan transparan.

 

Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen mendukung penuh seluruh program pemerintah pusat yang berpihak kepada masyarakat kecil.

 

“Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia terus terjalin dengan baik.

Baca Juga :  Diduga Tabrak Aturan, Aktivitas Tambang CV Mutiara Timur di Lemahbang Disoal Warga

 

Program Sekolah Rakyat ini merupakan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pemerintah daerah siap mendukung penuh agar program ini berjalan sukses dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati.

 

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan terus berupaya menghadirkan berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

 

“Melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, kami ingin memastikan masyarakat Lampung Utara mendapatkan perhatian dan pelayanan terbaik, terutama dalam bidang sosial, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan,” tambahnya.(*)

Penulis : Rodi Sandra

Editor : Red

Berita Terkait

Gelar Sosialisasi PIPWK Ke-1 di Tiyuh Jaya Murni, Putra Jaya Umar Tekankan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Sengketa Lahan Kantor Lurah Bukir: Gugatan Mangkrak, Ahli Waris Tancap Plang Perlawanan
Kabut Asap Karhutla Memburuk, Kualitas Udara PALI Masuk Kategori Berbahaya
Seolah Kebal Hukum, Lapak Obat Keras Belakang Pasar Laladon Masih Bebas Beroperasi
Tiga Kadus Baru Desa Sumberanyar Resmi Dilantik, Plt Camat Mlandingan: SK Jangan ‘Epasakolah’
Sidang Sengketa Tanah Desa Rejoso Lor Deadlock, Pihak Penggugat Bersiap Lapor ke KPK dan DPR RI
Aliansi Poros Tengah Soroti Raperda PDRD Kota Pasuruan: Pertanyakan Tarif dan Transparansi Formula
Polemik Kenaikan Pendapatan DPRD Kota Pasuruan Tuai Sorotan, Publik Pertanyakan Empati Elite Politik
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 18:02 WIB

Gelar Sosialisasi PIPWK Ke-1 di Tiyuh Jaya Murni, Putra Jaya Umar Tekankan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 14:36 WIB

Kabut Asap Karhutla Memburuk, Kualitas Udara PALI Masuk Kategori Berbahaya

Jumat, 9 Oktober 2026 - 10:07 WIB

Seolah Kebal Hukum, Lapak Obat Keras Belakang Pasar Laladon Masih Bebas Beroperasi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 09:57 WIB

Tiga Kadus Baru Desa Sumberanyar Resmi Dilantik, Plt Camat Mlandingan: SK Jangan ‘Epasakolah’

Kamis, 8 Oktober 2026 - 22:29 WIB

Sidang Sengketa Tanah Desa Rejoso Lor Deadlock, Pihak Penggugat Bersiap Lapor ke KPK dan DPR RI

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:15 WIB

Aliansi Poros Tengah Soroti Raperda PDRD Kota Pasuruan: Pertanyakan Tarif dan Transparansi Formula

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:30 WIB

Polemik Kenaikan Pendapatan DPRD Kota Pasuruan Tuai Sorotan, Publik Pertanyakan Empati Elite Politik

Kamis, 8 Oktober 2026 - 11:44 WIB

Sidang Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Kembali Ditunda

Berita Terbaru

Oplus_16908288

TNI-Polri

SAMPAIKAN ASPIRASI MASYARAKAT, POLRES BOGOR GELAR JUMAT CURHAT

Sabtu, 10 Okt 2026 - 19:29 WIB