PASURUAN | realitapublik.id – Dua tokoh aktivis Kabupaten Pasuruan, Lujeng Sudarta dan Ismail Makky, yang sebelumnya dikenal sering berbeda pandangan, kini justru sepakat untuk bersatu dalam misi bersama: mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Kesepakatan itu diwujudkan dalam pembentukan Forum Transparansi (FORTRANS). Jumat,(13/06/25)
Lujeng Sudarta menyatakan bahwa perbedaan antara dirinya dan Ismail Makky selama ini lebih banyak terjadi dalam ranah wacana dan metode perjuangan, namun kini keduanya memiliki kesamaan visi untuk memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Selama ini publik melihat saya dan Mas Makky terlalu banyak perbedaannya, namun pada satu titik tertentu kita bisa bersepaham,” ujar Lujeng.
Ia menambahkan, dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan saat ini cukup mengkhawatirkan, terutama terkait bergesernya tugas pokok dan fungsi lembaga pemerintahan menjadi praktik kewenangan yang tidak sesuai koridor.
“Sudah saatnya kami melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Banyak fungsi kelembagaan yang bergeser dan disalahgunakan,” tegasnya.
Sementara itu, Ismail Makky menyoroti buruknya transparansi pengelolaan anggaran dan kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah. Ia menilai hingga saat ini belum ada penjelasan terbuka kepada publik tentang alokasi anggaran hasil efisiensi tersebut.
“Misalnya setelah efisiensi, dana itu dialokasikan untuk apa? Pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujar Makky.
Lebih lanjut, ia menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah dalam hal akuntabilitas.
“Kalau kepada legislatif saja pemerintah tidak bisa menjelaskan, bagaimana kepada masyarakat?” tambahnya.
FORTRANS, kata mereka, akan menjadi wadah yang mendorong kritik konstruktif dan terukur terhadap penyelenggara pemerintahan. Keduanya juga mengajak aktivis lain untuk lebih berani dan terbuka dalam menyuarakan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas.
“Ini kesempatan bagi semua aktivis untuk lebih berani dan terbuka dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan,” tutup Makky.
Dengan bersatunya dua sosok yang sebelumnya berada di kutub berbeda, FORTRANS diharapkan mampu menjadi kekuatan baru dalam mengawasi dan memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan di Kabupaten Pasuruan.
Penulis : Indri
Editor : Saichu
