Kegiatan tersebut melibatkan berbagai kementerian, lembaga, sektor perbankan, hingga pelaku usaha sebagai bentuk sinergi dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan dan penguatan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menegaskan bahwa rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan sosial ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Lampung, kata dia, terus mendorong peningkatan program bedah rumah sebagai upaya menghadirkan hunian yang aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, kesehatan keluarga lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan stabilitas sosial ikut menguat,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Ia juga menyampaikan bahwa realisasi program bedah rumah di Lampung mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya hanya sekitar 2.300 unit rumah per tahun, pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 10 ribu unit rumah.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi capaian ekonomi Lampung yang tumbuh sebesar 5,58 persen pada Triwulan I 2026. Angka tersebut menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di Lampung dalam 10 tahun terakhir.
Meski demikian, Amalia mengungkapkan masih terdapat sekitar 146.500 rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri. Selain itu, sekitar 647 ribu rumah di Lampung masih masuk kategori tidak layak huni.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan dunia usaha menjadi langkah strategis dalam mempercepat pengurangan backlog perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Program kolaborasi pembiayaan perumahan ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, meningkatkan kualitas hidup warga, serta memperkuat sektor ekonomi kerakyatan di Provinsi Lampung.(*)
Penulis : Rodi Sandra
Editor : Red
