LAMPUNG UTARA, realitapublik.id — Aliansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) Kabupaten Lampung Utara menyatakan kesiapannya untuk meramaikan Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPPK Paruh Waktu yang dijadwalkan berlangsung pada 7 September 2026 di Jakarta.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi PPPK Paruh Waktu dari berbagai daerah untuk menyuarakan aspirasi bersama sekaligus memperjuangkan kepastian status kepegawaian yang hingga kini belum terakomodasi secara penuh, meliputi tenaga kependidikan (tendik), tenaga kesehatan (nakes), hingga tenaga teknis.
Ketua PPPK PW Tendik Lampung Utara, Yan Fernando, menegaskan bahwa kehadiran mereka di Silatnas bertujuan membawa aspirasi para tenaga kependidikan langsung ke tingkat pusat. Menurutnya, keberadaan tendik merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang membutuhkan kepastian hukum.
“Dunia pendidikan tidak hanya membutuhkan guru, tetapi juga tenaga kependidikan yang berperan penting dalam pelayanan administrasi, pengelolaan sekolah, hingga dukungan operasional lainnya,” ujar Yan.
Yan berharap aspirasi ini mendapat perhatian dari Presiden RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Kementerian Pendidikan agar lahir kebijakan yang memberikan kepastian status, peningkatan kesejahteraan, hingga peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.
Suara Tenaga Kesehatan dan Teknis
Senada dengan hal tersebut, Ketua PPPK PW Nakes Lampung Utara, Desti Candra Yunita, menyampaikan bahwa jajaran tenaga kesehatan paruh waktu terus berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat meski berada dalam keterbatasan status.
“Silatnas menjadi ruang penting untuk menyatukan suara. Kami berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan dan KemenPANRB, dapat menghadirkan solusi adil yang memberikan kepastian masa depan bagi tenaga kesehatan,” ungkap Desti.
Sementara itu, Ketua PPPK PW Teknis Lampung Utara, Deni Yanti Zubir, menambahkan bahwa tenaga teknis memiliki peran vital dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
“Kami siap bergabung pada 7 September mendatang untuk memperjuangkan kepastian status. Perjuangan ini adalah bentuk penghargaan atas pengabdian dan perlakuan yang adil bagi seluruh tenaga kerja yang telah mengabdi,” tegas Deni.
Aliansi PPPK PW Lampung Utara mengimbau seluruh elemen peserta untuk menjaga kekompakan serta menyampaikan aspirasi secara tertib, santun, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Forum Silatnas ini diharapkan membuka ruang dialog konstruktif antara perwakilan pegawai paruh waktu dan pemerintah pusat demi melahirkan kebijakan yang pro-kesejahteraan.
Pewarta: Rody Sandra
