REALITAPUBLIK.ID – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membongkar kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memicu gelombang kecaman keras dari publik. Kasus yang menyeret lima tersangka, termasuk adik kandung sekaligus Tenaga Ahli Kepala BNPB, memicu kemarahan mendalam warganet di berbagai platform media sosial.
Ironi korupsi di tengah situasi bencana ini dinilai melukai rasa kemanusiaan masyarakat jelata. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, ikut menyuarakan keprihatinan mendalam melalui akun media sosial X pribadinya.
“Ini benar-benar menyedihkan. Bangsa kita tampaknya benar-benar sakit,” tulis Mahfud MD yang mengaku sangat terpukul karena lembaga kemanusiaan yang bertugas menolong korban bencana justru digerogoti praktik lancung.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di sejumlah platform seperti X (Twitter), Instagram, dan Facebook menunjukkan sentimen negatif yang sangat tinggi dari masyarakat. Publik menilai tindakan mengorupsi dana darurat bencana sebagai tingkat kejahatan moral yang paling rendah.
Berikut beberapa rangkuman suara netizen yang viral di media sosial:
• “Rakyat di daerah kena banjir dan longsor harus bertahan hidup dengan tenda seadanya, tapi pejabatnya malah bagi-bagi proyek dana darurat untuk keuntungan pribadi. Benar-benar tidak punya hati nurani!” tulis salah satu netizen.
• “Dana bencana pun diembat. Logam mulia dan aset kripto miliaran diamankan dari OTT, padahal itu uang yang harusnya buat beli logistik bantuan makanan dan obat-obatan warga terdampak bencana,” kecam warganet lainnya.
Hingga saat ini, kelima tersangka telah resmi ditahan oleh KPK di Rutan Gedung Merah Putih untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut terkait pasal suap dan benturan kepentingan proyek pengadaan barang/jasa kebencanaan.
Merespons situasi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan menghormati penuh proses hukum yang berjalan di KPK dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, meminta agar masyarakat luas menunggu hasil penyidikan resmi dan tidak buru-buru berspekulasi, terutama mengenai isu miring perombakan pimpinan yang sempat beredar di media sosial.
“BNPB menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan penguatan pengawasan internal,” ungkap Berton kepada media. Ia juga memastikan bahwa seluruh tugas pelayanan publik dan operasi penanggulangan bencana di berbagai daerah tetap berjalan optimal tanpa gangguan birokrasi.(*)
Penulis : Redaksi
