TULANG BAWANG BARAT, realitapublik.id — Pelaksanaan pemilihan kepala tiyuh (Pilkati) di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kecamatan Tulang Bawang Udik (TBU), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), yang dijadwalkan berlangsung Rabu (21/10/2026), dibayangi potensi ketegangan menyusul konflik tapal batas antarmasyarakat adat yang belum menemukan penyelesaian.
Situasi kian menjadi perhatian setelah seratusan masyarakat adat Buay Perja, Kecamatan Sungkai Bunga Mayang, menduduki Balai Tiyuh Karta Tanjung Selamat pada Selasa (20/10/2026) dini hari. Mereka mendesak agar pelaksanaan Pilkati ditunda hingga persoalan tapal batas dengan masyarakat adat Buay Bulan memperoleh kejelasan.
Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, kehadiran pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyelesaian konflik menjadi sorotan. Pasalnya, waktu pelaksanaan Pilkati semakin dekat, sementara tuntutan masyarakat adat belum memperoleh penyelesaian.
Pantauan awak media di lokasi, sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Utara telah terlihat hadir. Namun, hingga Selasa dini hari, unsur Forkopimda Tubaba belum terpantau hadir di lokasi. Hanya Camat TBU yang terlihat berada di balai tiyuh.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan koordinasi lintas daerah dalam meredam ketegangan menjelang pesta demokrasi tingkat tiyuh tersebut. Padahal, unsur Forkopimda Lampung Utara disebut telah berada di lokasi sejak siang hari dan mengundang Forkopimda Tubaba untuk bersama-sama mencari solusi atas konflik saling klaim batas wilayah yang melibatkan kedua kelompok masyarakat adat.
Ketidakhadiran unsur Forkopimda Tubaba yang terpantau di lokasi menjadi perhatian tersendiri. Di saat masyarakat adat menyampaikan tuntutan melalui aksi pendudukan balai tiyuh, langkah konkret untuk memastikan situasi tetap kondusif menjelang Pilkati sangat dibutuhkan.
Jika persoalan tapal batas tak kunjung memperoleh kejelasan dan tuntutan penundaan terus mengemuka, pelaksanaan Pilkati berisiko diwarnai ketegangan. Karena itu, komunikasi dengan masyarakat adat, fasilitasi penyelesaian konflik, serta kejelasan sikap pemerintah daerah menjadi hal penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya gesekan.
Berdasarkan pemantauan di lokasi, terdengar pengumuman melalui pengeras suara di Balai Tiyuh Karta Tanjung Selamat yang menegaskan sikap massa: “Jika belum ada penyelesaian, kami masih tetap berada di sini sampai ada penjelasan.”
Sementara itu, Kapolres Lampung Utara terlihat berada di lokasi untuk berupaya menenangkan masyarakat asal Kecamatan Sungkai Bunga Mayang tersebut.
Pilkati semestinya menjadi momentum demokrasi di tingkat tiyuh, bukan justru berlangsung di tengah konflik yang belum terselesaikan. Situasi tersebut menuntut keterlibatan aktif seluruh pihak terkait agar pelaksanaan pemilihan tidak memperkeruh hubungan antarmasyarakat adat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Forkopimda Tubaba terkait ketidakhadiran unsur pimpinan daerah di lokasi maupun langkah yang akan ditempuh untuk merespons tuntutan penundaan Pilkati. (* / Rody Sandra)
