LAMPUNG SELATAN realitapublik.id – Upaya memperkuat perlindungan kawasan pesisir dari ancaman perubahan iklim terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Forum Corporate Social Responsibility (CRS) Lampung bersama sejumlah perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan komunitas menanam 8.000 bibit mangrove di Desa Sumber Nadi, Ketapang, Lampung Selatan, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan penghijauan pesisir yang sebelumnya telah dilaksanakan di kawasan Merak Belantung, Kalianda, dengan penanaman 4.000 bibit mangrove.
Program terdahulu melibatkan sejumlah anggota Forum CSR Lampung, di antaranya PT Nestle Indonesia Pabrik Panjang, PT Keong Nusantara Abadi, dan Tunas Dwipa Matra (TDM).
Pada tahap berikutnya, PT Sumur Makmur Abadi (SMA) mengambil peran utama dengan menggandeng PT Konverta Mitra Abadi dan Optima Nusa 7. Masyarakat setempat bersama pemerintah desa juga dilibatkan, tidak hanya dalam penanaman, tetapi hingga proses perawatan bibit.
Penyerahan bibit mangrove tersebut turut dihadiri unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Hadir mewakili Bupati Lampung Selatan, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dr. Tri Umaryani, S.P., M.Si., bersama perwakilan Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, camat, serta kepala desa.
Direktur PT SMA, Tatang Rohadi, S.T., M.Si., mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, terutama menghadapi dampak perubahan iklim.
Dari total 8.000 bibit yang disiapkan, sebanyak 5.000 batang ditanam pada lahan seluas dua hektare. Sementara itu, 3.000 bibit lainnya disiapkan untuk mengganti tanaman yang rusak atau tidak tumbuh optimal.
“Langkah tersebut akan disertai pemantauan secara berkala bersama masyarakat agar keberhasilan program tidak berhenti pada kegiatan seremonial penanaman,” katanya.
Tatang menilai keberlanjutan aktivitas usaha harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian alam. Menurut dia, wilayah pesisir Lampung Selatan memiliki potensi sekaligus kerentanan terhadap berbagai ancaman lingkungan akibat perubahan iklim, sehingga diperlukan langkah mitigasi yang melibatkan banyak pihak.
Ia bilang, perusahaan tidak bisa memisahkan keberlangsungan bisnis dari kelestarian lingkungan. Dengan bentang pantai yang panjang, kawasan pesisir Lampung Selatan membutuhkan perlindungan serius dari abrasi, banjir rob, dan dampak perubahan iklim.
“Penanaman mangrove merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga lingkungan sekaligus melindungi kehidupan masyarakat pesisir,” ujar Tatang.
Ia menambahkan, keberhasilan program lingkungan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kekuatan penting untuk menghadapi persoalan ekologis yang semakin kompleks.
Dukungan terhadap gerakan penghijauan pesisir juga disampaikan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Tri Umaryani, pemerintah daerah menekankan pentingnya menjaga kawasan pantai yang berhadapan langsung dengan Selat Sunda.
Kerusakan ekosistem pesisir dikhawatirkan berdampak terhadap infrastruktur, sektor pariwisata, hingga sumber penghidupan nelayan. Pemerintah daerah memandang keberadaan mangrove sebagai bagian penting dari strategi perlindungan wilayah pesisir.
Selain berfungsi menahan abrasi dan menjaga habitat berbagai jenis keanekaragaman hayati, ekosistem mangrove juga berperan menyerap dan menyimpan karbon atau dikenal sebagai blue carbon.
Karena itu, pengembangan kawasan sabuk hijau pesisir dinilai sebagai langkah strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Ketua Forum CSR Lampung, Dr. Veronika Saptarini, S.H., M.M., mengatakan gerakan tersebut memperlihatkan bahwa kolaborasi dunia usaha, BUMN, BUMD, dan komunitas dapat dilakukan secara konkret tanpa terhambat sekat kelembagaan.
Menurut perempuan yang akrab disapa Rini itu, rangkaian kegiatan di Merak Belantung hingga Desa Sumber Nadi menjadi bukti bahwa kontribusi perusahaan dapat dihimpun melalui mekanisme gotong royong.
Berbagai kebutuhan operasional kegiatan, mulai dari penyediaan bibit, akomodasi, konsumsi, perlengkapan kerja, hingga dukungan tenaga lapangan, dipenuhi melalui kontribusi langsung para mitra.
Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Bank Lampung, PT Keong Nusantara Abadi atau Wong Coco, Pertamina Geothermal Energy (PGE), Roti Jordan, PT Nestle Indonesia, Great Giant Food (GGF), PT Lambang Jaya, komunitas Adyatama, dan Yayasan Langit Sapta.
Rini menegaskan, model kolaborasi tersebut mengedepankan kontribusi nyata dibandingkan penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai. Setiap perusahaan dapat memberikan dukungan sesuai kapasitas dan bidang usahanya sehingga kebutuhan program dapat dipenuhi secara bersama-sama.
“Ini merupakan gotong royong dalam arti yang sebenarnya. Tidak ada pembedaan antara perusahaan besar dan kecil. Tidak ada perputaran uang tunai dalam pelaksanaan kegiatan ini karena seluruh pihak berkontribusi sesuai kemampuan dan kebutuhan program,” ujar Rini.
Selain memimpin Forum CSR Lampung, Rini juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi CSR Universitas Bandar Lampung (UBL). Ia menjelaskan bahwa penyaluran dana CSR secara tunai tanpa sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola.
Oleh sebab itu, pelaksanaan CSR melalui program konkret dengan sasaran dan hasil yang terukur dinilai dapat memberikan kepastian manfaat sekaligus memperkuat akuntabilitas perusahaan.
Menurut Rini, potensi kolaborasi CSR di Lampung masih sangat besar apabila perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan komunitas mampu menyatukan program berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah.
Sinergi lintas sektor memungkinkan berbagai sumber daya perusahaan diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara lebih terintegrasi.
Ia mencontohkan, perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan sarana dan prasarana dapat berkolaborasi dengan perusahaan yang memiliki perhatian pada pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, serta peningkatan keterampilan masyarakat.
Dengan pola tersebut, program CSR tidak hanya menghasilkan kegiatan penghijauan, tetapi juga berpeluang dikembangkan menjadi kawasan edukasi wisata hingga desa produktif yang memiliki kemandirian ekonomi.
Gagasan itu, lanjut Rini, sejalan dengan arah pembangunan daerah yang dicanangkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Penguatan kolaborasi CSR diharapkan mampu memperluas manfaat pembangunan sekaligus mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
Skema kolaboratif tersebut juga dinilai memberikan ruang bagi perusahaan yang tengah menghadapi keterbatasan ekonomi untuk tetap menjalankan tanggung jawab sosialnya.
Perusahaan dapat menyelaraskan sebagian anggaran CSR dengan program prioritas pemerintah daerah sehingga kontribusi yang diberikan tetap relevan, terarah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Forum CSR Lampung berharap semakin banyak perusahaan bergabung dalam gerakan kolaboratif tersebut. Sebab, semakin luas keterlibatan dunia usaha, semakin besar pula peluang untuk menangani berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Lampung.
Pada akhirnya, keberhasilan program penanaman mangrove tidak hanya ditentukan oleh jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam menjaga dan merawatnya.
Forum CSR Lampung menekankan bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki peran penting untuk memastikan kawasan mangrove tumbuh dan berkembang sehingga manfaat ekologis maupun ekonominya dapat dirasakan hingga generasi mendatang.(*)
