JAKARTA (Realitapublik.id) — Pemerintah pusat terus mematangkan proyek raksasa Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa sebagai langkah strategis melindungi kawasan Pesisir Utara Jawa (Pantura) dari ancaman tenggelam. Megaproyek ini dirancang menjadi tameng pelindung bagi puluhan juta warga yang selama bertahun-tahun dihantui banjir rob.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa proyek benteng laut ini berskala masif dan membutuhkan orkestrasi besar karena areanya yang mencakup lintasan wilayah sangat luas.
“Ini bukan proyek yang melibatkan satu atau dua pihak saja. Ada lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota yang terlibat, terutama di sepanjang kawasan Pantura,” ujar AHY usai menghadiri acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
AHY menegaskan jajarannya akan terus mengebut koordinasi lintas sektoral agar proyek ini berjalan linier sesuai target waktu yang direncanakan. “Kami kejar terus, mudah-mudahan tahun depan (2027) perencanaan bisa lebih matang lagi,” imbuhnya.
Spesifikasi Terperinci dan Estimasi Anggaran Proyek:
Total Panjang Tanggul: Membentang sekitar 500 kilometer, mulai dari ujung Banten hingga Gresik, Jawa Timur.
Total Nilai Investasi Keseluruhan: Diperkirakan menembus US$ 80 miliar.
Anggaran Tahap Awal: Fokus pembangunan di Teluk Jakarta yang diproyeksikan menelan biaya sekitar US$ 8 miliar hingga US$ 100 miliar.
Populasi Terdampak: Melindungi sekitar 50 juta penduduk yang mendiami kawasan Pesisir Utara Jawa.
Megaproyek ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang negara untuk mengatasi banjir rob, penurunan muka tanah (land subsidence), serta kenaikan permukaan air laut akibat dampak nyata perubahan iklim global.
Gagasan pembangunan tanggul laut ini kembali didorong kuat lantaran tekanan lingkungan dan aktivitas ekonomi di Pantura sudah masuk dalam zona lampu merah. Ancaman penurunan muka tanah di beberapa titik krusial, seperti Teluk Jakarta, Semarang, Demak, dan Kendal, dilaporkan sudah sangat mengkhawatirkan.
Menurut data yang dipaparkan AHY, penurunan muka tanah di beberapa daerah pesisir tersebut bahkan telah mencapai 5 hingga 20 centimeter per tahun. Kondisi ekstrem ini membutuhkan intervensi infrastruktur yang cepat dan kokoh agar wilayah tersebut tidak hilang dari peta.
Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah mempertimbangkan kombinasi pembangunan fisik antara tanggul pantai dan tanggul laut luar (offshore), yang dipadukan dengan pendekatan berbasis alam (nature-based solutions) seperti restorasi dan penanaman hutan mangrove untuk meredam kekuatan gelombang laut.
Selain misi kemanusiaan untuk menyelamatkan pemukiman warga, proyek Giant Sea Wall ini juga mengemban misi ekonomi strategis. Benteng laut ini ditargetkan mampu mengamankan aset vital negara, mulai dari kawasan industri manufaktur besar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga sentra produksi pangan yang mulai tergerus oleh intrusi air laut.
Mengingat proyek ini membutuhkan kebutuhan anggaran belanja yang teramat besar, AHY menambahkan bahwa pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi keterlibatan pihak swasta dan pelaku usaha, baik dari konsorsium dalam negeri maupun investor luar negeri melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Langkah mitigasi bencana skala besar ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, keberhasilan proyek ini tidak hanya menjadi investasi jangka panjang untuk mengamankan keberlanjutan ekonomi nasional, tetapi juga mengakhiri penderitaan logistik warga Pantura yang setiap tahun terjebak siklus banjir air pasang laut. (*)
Penulis : Fery Eka spt
