Kota Pekalongan realitapublik.id– Maraknya kasus bunuh diri yang terjadi di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2025 menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Pekalongan.
Menurut Wali Kota Pekalongan, H.A Afzan Arslan Djunaid, atau yang akrab disapa Aaf, fenomena tersebut sebagai bahan evaluasi bersama sekaligus alarm penting terkait kesehatan mental masyarakat. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai wartawan usai membuka kegiatan Pembekalan Penegakan Perda dan Perkada bagi Aparatur Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Kantor BPKAD Kota Pekalongan, Senin siang (22/12/2025).
“Kalau Saya catat, di tahun 2025 ini sudah ada tiga kejadian, dan itu waktunya tidak lama. Ini tentu menjadi perhatian kita semua,” tutur Aaf.
Berdasarkan sejumlah informasi yang dihimpunnya menyebutkan ada beberapa faktor yang diduga melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut, mulai dari tekanan psikologis hingga masalah kesehatan mental yang tidak tertangani. Pada salah satu kasus yang terjadi di wilayah Sungai Lodji, bahkan korban diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan.
“Kejadian ini jadi bahan evaluasi kita bersama, terutama lurah dan camat. Kita harus betul-betul mendata warganya,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Pekalongan akan memperkuat sistem pendataan warga yang membutuhkan perhatian khusus. Upaya ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan tidak hanya menyasar kondisi sosial-ekonomi masyarakat, tetapi juga akan mengakomodasi catatan riwayat dan kondisi kesehatan, termasuk kesehatan mental, sebagai dasar penanganan lebih lanjut.
Dengan pendataan yang komprehensif, ia berharap intervensi dapat dilakukan sejak dini dan lebih tepat sasaran.
“Data ini penting supaya penanganannya tidak terlambat. Kita ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan pendampingan bisa segera mendapatkan layanan,” ujarnya.
Selain penguatan pendataan, ia juga mendorong masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan fasilitas kesehatan jiwa yang tersedia di Kota Pekalongan. Aaf memastikan bahwa layanan kesehatan mental di berbagai fasilitas kesehatan dapat diakses masyarakat dengan mudah dan biaya yang terjamin.
“Kalau ada keluarga atau saudara yang membutuhkan, silakan konsultasi. Di RSUD Bendan ada, dokter jiwa di beberapa rumah sakit swasta juga ada, termasuk di RS Junaid. Semua bisa difasilitasi melalui UHC dan BPJS, jadi jangan khawatir soal biaya,” tegasnya.
Menurutnya, stigma terhadap gangguan kejiwaan harus mulai dikurangi. Masalah kesehatan mental harus dipandang sebagai kondisi medis yang perlu penanganan profesional, bukan sesuatu yang harus disembunyikan.
Sebagai upaya penguatan dukungan sosial masyarakat, Pemkot Pekalongan turut melibatkan tokoh agama dalam upaya pencegahan. Pemerintah menilai tokoh agama memiliki peran strategis dalam memberikan penguatan spiritual dan moral yang berdampak pada ketenangan psikologis masyarakat.
“Kita titipkan pesan-pesan melalui ceramah kepada jamaah dan santri. Bukan hanya soal kesehatan mental, tapi juga persoalan lain seperti kebersihan dan pembangunan kota,” ungkap Aaf.
Di sisi lain, Wali Kota Aaf juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memastikan situasi kota tetap aman dan kondusif, terlebih menjelang perayaan Natal. Pemantauan kesiapan pelaksanaan ibadah Natal akan dilakukan agar warga yang merayakan dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
“Ya, tanggal 24 kita akan monitoring kesiapan saudara-saudara kita yang akan merayakan Natal,” pungkasnya.
Jurnalis: Wildan
Editor : Red
