PASURUAN, realitapublik.id — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Poros Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor UPT Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Provinsi Jawa Timur Wilayah Pasuruan pada Senin (22/6/2026). Mereka mendesak transparansi penuh dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA serta menuntut audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran pendidikan.
Massa mulai memadati lokasi sekitar pukul 09.30 WIB dengan membentangkan sejumlah spanduk kritik tajam, di antaranya bertuliskan “SPMB Bebas Titipan!”, “Copot Oknum Main Belakang”, hingga “Audit BOS dan BPOPP Sekarang”. Secara bergantian, para demonstran menyampaikan orasi di depan gerbang kantor dinas tersebut.
Yudi Bulenk menilai pelaksanaan SPMB tahun ini perlu diawasi secara ketat karena diduga kuat masih diwarnai oleh praktik “titipan” oknum tertentu. Praktik ini dinilai mencederai rasa keadilan dan berpotensi merugikan para peserta didik yang mengikuti proses seleksi secara jujur dan murni.
Oleh karena itu, Aliansi Poros Tengah menuntut pihak UPT Cabdin Pendidikan untuk membuka seluruh data SPMB secara transparan kepada publik, mulai dari jalur afirmasi, domisili (zonasi), prestasi, hingga jalur mutasi beserta dokumen-dokumen pendukungnya.
“Jangan ada anak yang berprestasi tergeser hanya karena ada pihak-pihak tertentu yang memiliki akses orang dalam,” ujarnya.
Selain sengkarut SPMB, massa juga menyoroti regulasi dan implementasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di lingkungan sekolah. Mereka menduga terdapat potensi tumpang tindih pembiayaan (double counting) pada sejumlah kegiatan yang didanai melalui dua sumber anggaran berbeda tersebut.
Beberapa pos anggaran yang dicurigai rawan tumpang tindih antara lain honor guru, pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras), hingga dana kegiatan kesiswaan. Massa mendesak agar dilakukan audit investigatif secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada kebocoran uang negara.
“Ini harus diperiksa secara terbuka. Jangan sampai ada kegiatan yang dibiayai dua kali menggunakan uang negara,” tegas Saiful dalam orasinya.
Dalam maklumat tuntutannya, Modrix Maulana meminta pencopotan dan penindakan tegas terhadap oknum pejabat maupun kepala sekolah yang terbukti terlibat dalam praktik rekayasa laporan anggaran ataupun titipan siswa. Mereka juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur serta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk turun tangan melakukan penyelidikan jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.
Di sela-sela aksi, perwakilan UPT Cabdin Pendidikan Wilayah Pasuruan yang diwakili Kepala Seksi SMA, Sungko, sempat menemui massa di gerbang kantor. Namun, kehadiran pejabat teknis tersebut mendapat penolakan dari peserta aksi yang bersikeras menginginkan penjelasan langsung dari Kepala UPT Cabdin selaku pimpinan tertinggi. Massa menilai kehadiran kepala seksi belum cukup kapabel untuk menjawab tuntutan kebijakan yang mereka bawa.
Aksi unjuk rasa berjalan dengan tertib di bawah pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Sekitar pukul 11.30 WIB, massa akhirnya membubarkan diri setelah membacakan petisi tuntutan di depan kantor UPT Cabdin. Sebelum meninggalkan lokasi, Aliansi Poros Tengah menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera direspons serius oleh pihak berwenang.
Penulis : Chu
