Tak Terbukti Korupsi Hibah Pilkada, Ketua Bawaslu Mesuji Deden Cahyono Divonis Bebas

- Jurnalis

Rabu, 15 Juli 2026 - 21:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

i

Oplus_16908288

BANDAR LAMPUNG, realitapublik.id — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjung Karang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mesuji, Deden Cahyono. Deden dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Mesuji tahun 2024 senilai Rp347,7 juta.

 

Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjung Karang pada Rabu (15/07/2026).

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Nugraha Medica Prakasa menegaskan bahwa terdakwa Deden Cahyono sama sekali tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

 

“Membebaskan terdakwa Deden Cahyono dari semua dakwaan,” ujar Ketua Majelis Hakim Nugraha Medica Prakasa saat membacakan putusan di ruang persidangan.

Selain menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum, majelis hakim juga memerintahkan agar Deden Cahyono segera dikeluarkan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan, serta memulihkan seluruh harkat, martabat, dan nama baiknya ke dalam kedudukan semula.

Baca Juga :  Kobar Api dari Motor di Kedungwuni Lalap Warung Makan, Warga Padat Penduduk Sempat Panik

 

Sesaat setelah mendengar ketukan palu hakim yang menyatakan dirinya bebas, Deden Cahyono tak kuasa menahan haru. Ia langsung melakukan sujud syukur di lantai ruang sidang sebagai bentuk rasa syukur atas tegaknya keadilan.

 

Kuasa hukum Deden Cahyono, Akbar Hakiki, menyambut baik dan mengapresiasi objektivitas majelis hakim dalam menilai seluruh fakta hukum yang terungkap sepanjang proses persidangan.

 

“Alhamdulillah, klien kami divonis bebas oleh Majelis Hakim. Kami sangat mengapresiasi putusan ini,” ungkap Akbar Hakiki usai persidangan.

 

Akbar menjelaskan bahwa sejak awal dakwaan yang disangkakan kepada kliennya memang tidak terbukti memenuhi unsur-unsur pidana, baik pada dakwaan primer Pasal 603 KUHP maupun dakwaan subsidier Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

“Karena dakwaan primer dan subsidier tidak terbukti, maka terdakwa secara hukum wajib langsung dibebaskan. Setelah putusan dibacakan, harkat dan martabatnya dipulihkan dan terdakwa langsung dikeluarkan dari tahanan,” terangnya.

Baca Juga :  Titipan Tahanan Kasus Korupsi Dana KONI Masuk Lapas Kelas IIB Pasuruan, Kejaksaan Pastikan Proses Hukum Berlanjut

 

Lebih lanjut, Akbar menegaskan bahwa putusan bebas ini bukanlah persoalan menang atau kalah, melainkan sebuah pembuktian nyata atas tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan.

 

“Prinsipnya kami bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hari ini kita semua menyaksikan keadilan telah ditegakkan dan terdakwa Deden Cahyono mendapatkan keadilan yang hakiki,” imbuh Akbar.

 

Ia menambahkan, berdasarkan fakta-fakta persidangan serta alat bukti yang dihadirkan, sama sekali tidak ditemukan adanya hubungan langsung maupun hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara peran Deden Cahyono dengan timbulnya kerugian keuangan negara yang dipersoalkan.

 

“Klien kami tidak terbukti melakukan perbuatan materiil yang dituduhkan. Tidak ada hubungan langsung atau kausalitas yang mengaitkan posisinya dengan timbulnya kerugian negara tersebut,” tegas Akbar.

Baca Juga :  Skandal Dana Hibah KONI Kota Pasuruan 2023–2025: Negara Rugi Ratusan Juta, Ketua Umum dan Bendahara Resmi Ditahan

 

Saat disinggung mengenai latar belakang terseretnya Ketua Bawaslu Mesuji ini ke meja hijau, apakah berkaitan dengan dinamika politik lokal atau adanya indikasi kriminalisasi. Akbar memilih untuk bersikap bijak dan enggan berspekulasi lebih jauh.

 

“Itu bukan kapasitas kami untuk menilai atau menarik peristiwa hukum ini ke ranah politik, kriminalisasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut sepenuhnya menjadi wilayah pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum,” tuturnya.

 

Namun, ia memberikan catatan yuridis penting bahwa pihak-pihak yang secara teknis mengelola anggaran serta memiliki tanggung jawab formal dan material di internal lembaga seharusnya menjadi fokus utama dalam pembuktian perkara ini.

 

“Siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan mengelola keuangan secara teknis dan siapa yang mempunyai tanggung jawab formal maupun material, itu merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikannya secara terang-benderang,” pungkas Akbar. (*)

Penulis : Rody Sandra

Editor : Red

Berita Terkait

Kobar Api dari Motor di Kedungwuni Lalap Warung Makan, Warga Padat Penduduk Sempat Panik
Air Sungai Hitam Pekat dan Berbau Menyengat, Ratusan Warga Blokade Jalur Pandaan-Bangil
Merajut Sinergi demi Kamtibmas, Kapolres Pasuruan Kota Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Kraton
Operasi Gabungan di Pasuruan Digelar, Wali Kota dan Polisi Gerebek Kafe yang Jual Miras Jelang Tahun Baru
Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad “Digantung”, Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?
Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 “Diam-Diam”
Proyek Jembatan Bokwedi Kembali Disorot, Sewa Argo Warga 7 Bulan Hanya Dibayar Rp250 Ribu, Rizqi Tuntut Tanggung Jawab PT PSI
Drama di Polres Pasuruan Kota: Dilaporkan UU ITE, Wanita Mengaku Wartawati Malah “Labrak” Penyidik Gegara Salah Baca Jadwal!
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:13 WIB

Kobar Api dari Motor di Kedungwuni Lalap Warung Makan, Warga Padat Penduduk Sempat Panik

Minggu, 15 November 2026 - 20:00 WIB

Air Sungai Hitam Pekat dan Berbau Menyengat, Ratusan Warga Blokade Jalur Pandaan-Bangil

Kamis, 12 November 2026 - 17:25 WIB

Merajut Sinergi demi Kamtibmas, Kapolres Pasuruan Kota Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Kraton

Sabtu, 7 November 2026 - 15:17 WIB

Operasi Gabungan di Pasuruan Digelar, Wali Kota dan Polisi Gerebek Kafe yang Jual Miras Jelang Tahun Baru

Sabtu, 7 November 2026 - 01:39 WIB

Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad “Digantung”, Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?

Rabu, 4 November 2026 - 23:45 WIB

Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 “Diam-Diam”

Rabu, 4 November 2026 - 19:38 WIB

Proyek Jembatan Bokwedi Kembali Disorot, Sewa Argo Warga 7 Bulan Hanya Dibayar Rp250 Ribu, Rizqi Tuntut Tanggung Jawab PT PSI

Rabu, 4 November 2026 - 16:42 WIB

Drama di Polres Pasuruan Kota: Dilaporkan UU ITE, Wanita Mengaku Wartawati Malah “Labrak” Penyidik Gegara Salah Baca Jadwal!

Berita Terbaru