BATANG, realitapublik.id — Guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur di daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, menggagas program Relawan Pemantau Proyek (RPP). Langkah inovatif ini diambil untuk memastikan setiap alokasi anggaran pembangunan dapat terawasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, menyampaikan bahwa Pemkab mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp125 miliar hingga Rp150 miliar setiap tahunnya. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hingga fasilitas pengelolaan sampah.
“Besarnya alokasi anggaran tersebut tentu perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat,” ujar M. Faiz Kurniawan, Sabtu (8/8/2026).
Melalui inisiatif RPP ini, masyarakat diajak terlibat langsung dalam memantau pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Tujuannya agar hasil pembangunan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan perencanaan awal. Program ini lahir sebagai respons atas masukan serta kritik masyarakat terkait kualitas sejumlah proyek fisik yang telah dibangun sebelumnya.
Lebih lanjut, M. Faiz menjelaskan bahwa para relawan tidak hanya bertindak sebagai pengamat pasif, tetapi juga diberikan akses informasi mengenai detail pelaksanaan proyek. Informasi tersebut mencakup nilai pekerjaan, spesifikasi teknis, harga satuan, hingga target waktu penyelesaian.
“Kami ingin seluruh proses pembangunan berjalan transparan. Relawan akan mengetahui spesifikasi proyek, estimasi waktu pelaksanaan, hingga rincian teknis lainnya. Dengan begitu, mereka dapat membantu mengawasi pekerjaan di lapangan sekaligus mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.
Dalam teknis pelaksanaannya, setiap proyek akan diawasi oleh lima orang relawan yang berdomisili di sekitar lokasi pembangunan. Menariknya, dukungan operasional bagi para relawan ini dialokasikan langsung dari gaji pribadi Bupati sebagai bentuk komitmen moral terhadap penguatan partisipasi publik.
“Jika proyek berada di Kecamatan Gringsing, maka relawannya juga berasal dari warga Gringsing. Kami ingin pengawasan dilakukan oleh masyarakat yang benar-benar memahami kondisi lingkungan daerahnya,” tambah Faiz.
Inisiatif Pemkab Batang ini mendapat respons positif dari warga setempat. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur dinilai sebagai langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka. Warga berharap, kehadiran Relawan Pemantau Proyek ini dapat mengawal hasil pembangunan agar tahan lama, tepat sasaran, dan sesuai dengan harapan publik.
Penulis : Fery Eka spt
