Tuntut Penyelesaian Masalah Desa, Massa GEMPAR Kepung Kantor Bupati

- Jurnalis

Senin, 1 Juni 2026 - 08:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

i

Oplus_16908288

PEKALONGAN, realitapublik.id — Ratusan personel aparat keamanan gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pada Jum’at (29/5/2026).

 

Aksi unjuk rasa tersebut digelar oleh ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pekalongan Raya (GEMPAR). Mereka turun ke jalan untuk menuntut kejelasan dan ketegasan pemerintah daerah dalam menyelesaikan sejumlah persoalan desa yang dinilai mandek, meskipun sebagian telah masuk ke ranah hukum.

 

Aksi yang dimulai sejak pukul 13.00 WIB ini diikuti oleh sekitar 250 peserta. Dalam orasinya, massa membawa berbagai tuntutan terkait dugaan pelanggaran dan sengketa yang terjadi di empat desa, yaitu Desa Watusalam, Desa Pegaden Tengah, Desa Randumuktiwaren, dan Desa Sambungjambu.

 

Koordinator perwakilan GEMPAR, Ahmad Zakir, menyebutkan bahwa organisasi tersebut dibentuk sebagai wadah perjuangan bagi masyarakat desa guna menyampaikan aspirasi serta mengawal berbagai persoalan yang belum terselesaikan.

Baca Juga :  Wagub LIRA Kritik Tajam Acara di Hotel Luar Kota di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkot Pasuruan Dinilai Tipis Kepekaan

 

“Secara garis besar, GEMPAR ini hadir sebagai wadah untuk menampung keluhan desa-desa di Pekalongan yang merasakan adanya kejanggalan atau permasalahan. Kami menyuarakan persoalan ini karena meski sudah diproses secara hukum, hingga kini belum ada kepastian,” tegas Ahmad Zakir di lokasi aksi.

 

Merespons desakan massa, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, akhirnya membuka ruang diskusi. Sejumlah perwakilan demonstran diundang untuk mengikuti audiensi tertutup bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

 

“Dari hasil audiensi, ada komitmen dan janji penyelesaian dari pemerintah. Tentu hasil ini akan kami kawal secara tegas dan konsisten,” tambah Ahmad Zakir setelah pertemuan usai.

 

Plt. Bupati Pekalongan, Sukirman, menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan, termasuk mengenai dugaan praktik pungutan liar (pungli) di tingkat desa.

Baca Juga :  Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad "Digantung", Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?

 

“Kami akan melakukan evaluasi total, termasuk terkait pungutan liar. Pungli yang sudah terjadi akan kami dorong untuk dikembalikan kepada masyarakat, dan praktik serupa ke depannya akan kami cegah secara ketat,” ujar Sukirman.

 

Sebagai bentuk komitmen nyata, hasil audiensi tersebut langsung dituangkan dalam berita acara resmi bersama unsur Forkopimda. Pemkab Pekalongan menetapkan sejumlah langkah taktis sebagai berikut:

 

1. Desa Randumuktiwaren: Pemerintah menetapkan pemberhentian sementara terhadap Kepala Desa Randumuktiwaren selama paling lama 6 bulan, yang mulai berlaku efektif pada 5 Juni 2026.

2. Desa Sambungjambu: Inspektorat Kabupaten Pekalongan dijadwalkan mulai melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait dugaan pungli pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) per 2 Juni 2026. Pemanggilan pihak-pihak terkait direncanakan pada 3 atau 4 Juni 2026.

Baca Juga :  Skandal Dana Hibah KONI Kota Pasuruan 2023–2025: Negara Rugi Ratusan Juta, Ketua Umum dan Bendahara Resmi Ditahan

3. Desa Watusalam: Pemerintah memberikan tenggat waktu (edaran) hingga 6 Juni 2026 terkait pengembalian uang sewa tanah kas desa sebesar Rp100 juta. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, sanksi tegas sesuai aturan perundang-undangan akan langsung diterapkan.

4. Desa Pegaden Tengah: Pemerintah daerah akan melakukan pembinaan intensif terhadap lembaga desa serta memperketat pengawasan dari pihak kecamatan dan Pemkab.

 

Pemkab Pekalongan memastikan proses penyelesaian berbagai persoalan desa ini akan dikawal ketat melalui pendampingan dan supervisi langsung hingga tuntas. Langkah cepat dan respons positif dari pemerintah ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah sesuai prosedur hukum yang berlaku, sekaligus mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan. (*)

Penulis : Fery Eka spt

Berita Terkait

Kobar Api dari Motor di Kedungwuni Lalap Warung Makan, Warga Padat Penduduk Sempat Panik
Air Sungai Hitam Pekat dan Berbau Menyengat, Ratusan Warga Blokade Jalur Pandaan-Bangil
Merajut Sinergi demi Kamtibmas, Kapolres Pasuruan Kota Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Kraton
Operasi Gabungan di Pasuruan Digelar, Wali Kota dan Polisi Gerebek Kafe yang Jual Miras Jelang Tahun Baru
Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad “Digantung”, Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?
Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 “Diam-Diam”
Proyek Jembatan Bokwedi Kembali Disorot, Sewa Argo Warga 7 Bulan Hanya Dibayar Rp250 Ribu, Rizqi Tuntut Tanggung Jawab PT PSI
Drama di Polres Pasuruan Kota: Dilaporkan UU ITE, Wanita Mengaku Wartawati Malah “Labrak” Penyidik Gegara Salah Baca Jadwal!
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:13 WIB

Kobar Api dari Motor di Kedungwuni Lalap Warung Makan, Warga Padat Penduduk Sempat Panik

Minggu, 15 November 2026 - 20:00 WIB

Air Sungai Hitam Pekat dan Berbau Menyengat, Ratusan Warga Blokade Jalur Pandaan-Bangil

Kamis, 12 November 2026 - 17:25 WIB

Merajut Sinergi demi Kamtibmas, Kapolres Pasuruan Kota Gelar Dialog Bersama Tokoh Masyarakat Kraton

Sabtu, 7 November 2026 - 15:17 WIB

Operasi Gabungan di Pasuruan Digelar, Wali Kota dan Polisi Gerebek Kafe yang Jual Miras Jelang Tahun Baru

Sabtu, 7 November 2026 - 01:39 WIB

Sengketa Lahan Kelurahan Bukir: Setengah Abad “Digantung”, Dimanakah Nurani Pemkot Pasuruan?

Rabu, 4 November 2026 - 23:45 WIB

Menanti Keadilan Satu Dekade, Sidang Praperadilan Sengketa Tanah Kantor Kelurahan Bukir Ungkap Misteri SP3 “Diam-Diam”

Rabu, 4 November 2026 - 19:38 WIB

Proyek Jembatan Bokwedi Kembali Disorot, Sewa Argo Warga 7 Bulan Hanya Dibayar Rp250 Ribu, Rizqi Tuntut Tanggung Jawab PT PSI

Rabu, 4 November 2026 - 16:42 WIB

Drama di Polres Pasuruan Kota: Dilaporkan UU ITE, Wanita Mengaku Wartawati Malah “Labrak” Penyidik Gegara Salah Baca Jadwal!

Berita Terbaru