KOTA PASURUAN realitapublik.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember melakukan penataan dan penertiban dengan melakukan pembongkaran pada puluhan bangunan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Stasiun Kota Pasuruan. Fokus penataan ini adalah pada jalur pintu masuk parkiran dan trotoar di kawasan stasiun. Senin (26/5/2025).
Walikota Pasuruan, Adi Wibowo, di dampingi Wakil walikota Nawawi memimpin langsung penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Stasiun Kota Pasuruan. Penertiban ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, PT KAI, TNI-POLRI, Dishub, Satpol-PP, dan Pemadam Kebakaran.
“Kami selaku pemerintah ingin memberikan keadilan kepada semua, keadilan bagi pejalan kaki, bagi masyarakat yang berdagang, maupun masyarakat yang memanfaatkan akses transportasi atau akses publik, dalam waktu beberapa hari kedepan akan diselesaikan apa yang sudah menjadi perencanaan dan sosialisasi kepada masyarakat,” terang Walikota Pasuruan.
Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan bahwa kegiatan ini telah didahului dengan tahapan himbauan dari sesudah tidak ada perjanjian kontrak dan sebelumnya sudah sosialisasi kepada para pedagang akan ada penataan dan penertiban.
“Kami mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Penataan dan penertiban ini, untuk mengembalikan fungsi trotoar dan akses stasiun tertata baik. Kebersihan kawasan stasiun menjadi prioritas utama, agar masyarakat dapat menikmati lingkungan yang nyaman dan bersih,” jelasnya.
Puluhan pedagang yang terdampak penertiban hanya bisa menyaksikan dengan perasaan tidak berdaya saat bangunan mereka dirobohkan oleh alat berat yang dikawal ketat oleh petugas. Mereka tampaknya tidak bisa berbuat banyak menghadapi tindakan tegas dari pihak berwenang dalam penertiban tersebut.
Seorang ibu pedagang mengungkapkan kekecewaan dan ratapan hatinya karena bangunan lapaknya dibongkar dalam penertiban.Dengan nada sedih, ia mempertanyakan di mana mereka bisa berjualan sekarang setelah lapak mereka dibongkar. Suasana haru dan kecewa terlihat jelas dalam ekspresi dan kata-katanya, mewakili perasaan puluhan pedagang lainnya yang berada dalam situasi serupa.
“Sekarang saya bingung mencari nafkah, mau jualan dimana, sedangkan kita belum mendapatkan tempat baru untuk berdagang. Memang kami disuruh pindah, tapi sampai detik ini banyak pedagang yang belum mendapatkan lokasi baru buat berjualan,” ratap ibu pedagang.
Ia berharap Pemerintah Kota maupun para tokoh masyarakat yang berkompetensi dapat membantu memikirkan dan memperjuangkan nasib para pedagang yang kehilangan tempat berjualan dan mencari solusi yang tepat untuk mereka.
Penulis : Chu
Editor : Saichu
