INDRAMAYU, realitapublik.id – Ratusan wali murid di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, mendatangi Kantor Desa Dadap pada Minggu (28/6/2026). Aksi ini dipicu oleh rasa kecewa mendalam terhadap pembatasan kuota penerimaan calon siswa baru di sekolah dasar (SD) negeri setempat.
Para orang tua menilai kebijakan pembatasan tersebut merugikan masyarakat, lantaran banyak anak usia sekolah di Desa Dadap terancam tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah dasar negeri terdekat.
Data yang terhimpun menyebutkan, bahwa di UPTD SDN 1 Dadap terdapat 80 calon siswa, namun hanya 38 siswa yang diterima.
Sementara di UPTD SDN 2 Dadap, dari 75 calon siswa hanya 38 siswa yang diterima. Dan di UPTD SDN 5 Dadap dari 45 calon siswa juga sama hanya diterima 38 siswa. Kondisi ini membuat puluhan siswa tidak mendapatkan sekolah. Sebagian dari mereka bahkan dikabarkan enggan melanjutkan pendidikan karena tidak mendapat tempat.
Para kepala sekolah bersama unsur pemerintah desa pun bergerak cepat. Plt Kepala UPTD SDN 1 Dadap, Suratno SPd MSi., Kepala UPTD SDN 2 Dadap, H. Fatihin SPd, serta Kepala UPTD SDN 5 Dadap, Esih SPd, bersama ketua komite sekolah dan Kuwu Desa Dadap, Ali Faosal, telah membuat surat keterangan resmi.
Dalam surat tersebut, mereka meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu agar segera menambah kuota penerimaan siswa baru di masing-masing sekolah.
“Banyak anak yang tidak diterima. Sementara sekolah penyangga sudah penuh dan jaraknya cukup jauh, sekitar 4 sampai 5 kilometer dari desa,” tegas Kuwu Dadap Ali Faosal, Senin, 29 Juni 2026 di ruang kerjanya.
Kuwu Desa Dadap, Ali Faosal, menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti aspirasi warga dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah dan komite. “Ini menyangkut masa depan anak-anak. Kami berharap dinas pendidikan segera memberikan solusi, minimal penambahan rombongan belajar (rombel),” ujarnya.
Tidak berhenti di tingkat desa, massa wali murid rencananya akan memperluas aksi mereka hari ini, Senin (29/6/2026). Ratusan orang dijadwalkan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk melakukan unjuk rasa.
Aksi lanjutan ini mengusung tuntutan utama, yaitu mendesak pemerintah daerah segera memberikan solusi konkret. Mereka meminta Dinas Pendidikan membuka kuota tambahan agar seluruh anak di Desa Dadap dapat tertampung dan mendapatkan hak pendidikan mereka di sekolah dasar negeri.
Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah di wilayah tersebut.”Kami meminta ada kebijakan dari dinas terkait,” pungkasnya.
Penulis : Ros
Editor : Red
