MALANG realitapublik.id — Kota Malang kini tengah melangkah menuju status Kota Metropolitan. Namun, kemajuan fisik dan ekonomi tidak boleh mengesampingkan kesejahteraan sosial. Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, dalam Focus Group Discussion (FGD) “Malang Bersuara” di Cafe Jeep Sawojajar, Selasa (30/12/2025).
Menurut Untari, indikator keberhasilan sebuah kota metropolitan sejati adalah terpenuhinya hak dasar warga, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.
1. Resiliensi Ekonomi dan Tantangan Pengangguran
Sri Untari memaparkan data makroekonomi Kota Malang yang impresif. Hingga Triwulan II/2025, ekonomi tumbuh 6,37% (YoY), didorong oleh sektor industri manufaktur yang melesat di angka 8,02%.
Sektor Formal: Investasi fisik (PMTB) naik 6,02%, menandakan gairah investasi yang kuat.
Tenaga Kerja: Sektor industri menyerap 17.413 pekerja baru, menekan angka pengangguran (TPT) hingga ke level 5,69%.
Pekerjaan Rumah: Angka pengangguran tertinggi justru berada pada lulusan SMP (8,81%), yang memerlukan intervensi kebijakan vokasi.
2. Sisi Gelap Sosial: Darurat Perlindungan Perempuan dan Anak
Di balik angka ekonomi yang gemilang, Untari menyoroti data memprihatinkan dari UPT PPA Kota Malang sepanjang 2025. Isu kekerasan dan hak asuh masih menjadi luka dalam dinamika sosial kota.
Kekerasan Seksual: Tercatat 19 kasus persetubuhan (11 di antaranya menimpa anak-anak) dan 18 kasus pelecehan seksual.
Konflik Keluarga: Terdapat 26 kasus perebutan hak asuh anak.
Peran Media: Untari mendorong media massa untuk tidak hanya mengejar rating berita kriminal, tetapi menjadi kanal edukasi pencegahan dan perlindungan korban.
3. Kabar Baik dari Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Intervensi pemerintah di sektor layanan dasar mulai membuahkan hasil signifikan:
Pendidikan: Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) turun drastis dari 5.555 (2024) menjadi 3.250 anak per Juni 2025. Untari menekankan pentingnya sosialisasi sekolah gratis agar masyarakat tidak lagi takut menyekolahkan anaknya karena biaya.
Kesehatan: Cakupan Universal Health Coverage (UHC) mencapai 95,04%. Target berikutnya adalah mencapai standar nasional 98% untuk memastikan akses kesehatan merata tanpa hambatan biaya.
Visi “Metropolitan Berhati Nurani”
Menutup FGD tersebut, Sri Untari mengingatkan bahwa status metropolitan tidak boleh hanya menjadi label fisik.
“Malang Metropolitan bukan hanya soal gedung tinggi dan jalan tol, tapi tentang bagaimana setiap anak bisa sekolah, setiap warga bisa berobat, dan setiap perempuan merasa aman di ruang publik,” pungkas politisi senior tersebut.
Penulis : Bil
