Semarang, realitapublik.id-
Disaat kondisi global yang tidak menentu dan penuh dengan tantangan tidak menjadikan provinsi Jawa Tengah redup ,justru semakin berprestasi dibanyak hal diantaranya tentang pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).
Diketahui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini menunjukkan akselerasi yang signifikan dalam penanganan backlog perumahan. Sejak 2025 hingga awal triwulan I tahun 2026 telah membangun sekitar 281.312 rumah warga miskin di wilayahnya.
Pada tahun 2025, realisasi pembangunan rumah mencapai 274.514 unit yang bersumber dari berbagai skema pendanaan.
Pembangunan rumah tersebut bersumber menggunakan anggaran APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah APBD kabupaten/kota, CSR perusahaan, dan Baznas serta sumber yang lainnya.
Lebih lanjut Memasuki triwulan I 2026, pembangunan kembali bertambah 6.798 unit, sehingga secara keseluruhan total pencapaian hingga 281.312 unit.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan mengatakan capaian tersebut menjadi bagian penting dalam menekan angka backlog perumahan di Jawa Tengah.
“Pada akhir 2025, backlog perumahan tercatat sekitar 1,33 juta unit. Berkat upaya kolaboratif, sepanjang 2025 berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit, sehingga awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit,” Ujar Boedyo” Dharmawan pada Rabu (6/5/2026).
Lebih lanjut Ia menjelaskan pemerintah menargetkan penurunan backlog tersebut dapat dituntaskan dalam empat tahun ke depan melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan pemangku kepentingan seperti CSR, Baznas, pelaku usaha, dan masyarakat.
Diketahui Penanganan backlog sendiri mencakup dua aspek yakni kepemilikan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki hunian serta peningkatan kelayakan rumah melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Program ini tidak hanya membangun rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah yang tidak layak agar memenuhi standar hunian yang aman dan sehat,” katanya.
Penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data terpadu seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian diverifikasi melalui pengecekan lapangan, termasuk status lahan dan kondisi fisik bangunan.
Program ini juga menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap target nasional pembangunan 3 juta rumah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan program RTLH adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat hidup di hunian yang layak, aman, dan sehat.
“Kami akan terus memperkuat kolaborasi agar semakin banyak warga terbantu dan backlog perumahan di Jawa Tengah bisa ditekan secara bertahap,”kata Gubernur Ahmad Luthfi.
Menurutnya, penyediaan rumah bagi warga miskin bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya menghadirkan keadilan sosial.
“Kami ingin setiap keluarga di Jawa Tengah memiliki tempat tinggal yang layak sebagai fondasi untuk hidup lebih sejahtera dan produktif,” Ujar gubernur Ahmad Luthfi.
Kerja.nyata pemerintah provinsi Jawa Tengah patut mendapatkan apresiasi,Karena manfaat nya bener bener dapat dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu dengan adanya program tersebut maka masyarakat sangat terbantukan untuk mendapatkan hunian yang layak huni.
Penulis : Fery Eka spt
