Labuhanbatu|realitapublik.id – Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, digegerkan dengan kabar aksi unjuk rasa oleh ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Desa Sennah (AMM-DS), di halaman kantor Kepala Desa Sennah, pada Senin, 23 September 2025.
Menurut keterangan pimpinan aksi unjuk rasa, Kristian Silalahi, bahwa aksi damai AMM-DS di halaman kantor Kepala Desa Sennah, menyangkut dugaan penyelewengan dan ketidaktransparanan dalam penggunaan Dana Desa (DD) mulai 2018 hingga 2024.
Menyikapi hal itu, ada beberapa tuntutan yang disuarakan mahasiswa bersama warga yang tergabung AMM-DS kepada Kepala Desa Sennah.
Adapun tuntutan massa aksi yang tergabung AMM-DS kepada Kepala Desa Sennah, yakni :
1. Memberikan laporan realisasi anggaran Dana Desa secara transparan terhitung tahun Anggaran 2018-2024:
2. Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa;
3. Mengelola desa dengan amanah dan bersih dari praktik korupsi.
Namun satu dari beberapa tuntutan AMM-DS, Kepala Desa Sennah, Horas Lumbang Gaol menolak memberikan soft copy LPJ APBDes dan menyampaikan kepada AMM-DS untuk meminta secara langsung kepada inspektorat.
Terjadi peristiwa saat AMM-DS gelar aksi damai
Ketika aksi damai AMM-DS berlangsung, terjadi peristiwa yang cukup menegangkan. Sekelompok orang yang diduga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) bersama sejumlah perangkat desa, melakukan aksi penolakan terhadap aksi damai yang dilakukan AMM-DS.
Dalam aksi penolakannya, sekelompok orang itu membawa spanduk dan sound system besar.
“Situasi menjadi tegang ketika sejumlah perangkat desa dan kelompok masyarakat yang diduga penerima PKH melakukan aksi penolakan dengan membawa spanduk dan sound system besar,” ujar Kristian Silalahi.
“Tindakan tersebut kami anggap sebagai upaya menghalangi kebebasan berekspresi dan berunjuk rasa. Untuk itu kami berencana akan melaporkan kejadian ke pihak berwajib,” kata Kristian Silalahi menambahkan.
Mirisnya, muncul kabar bahwa sekelompok orang yang melakukan perlawanan sebagai bentuk penolakan terhadap aksi damai AMM-DS, diduga terima bayaran sebesar Rp 100.000 per orang sebelum aksi.
Dalam hal ini, Kapolsek Bilah Hilir, A. Sitompul, menyatakan bahwa pihak kepolisian akan menyelidiki dan menindaklanjuti laporan yang masuk.
Pihak kepolisian juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pengamanan aksi unjuk rasa.(*)
Penulis : Jepril Harefa
