Medan, Realitapublik.id – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda seluruh wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Medan, kini telah memasuki pekan kedua. Namun hingga saat ini, pihak Pertamina melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, dinilai belum mampu mengatasi situasi tersebut.
Pemandangan antrean kendaraan yang mengular panjang di sejumlah SPBU yang masih memiliki stok, serta penutupan sementara SPBU yang kehabisan pasokan, kini menjadi pemandangan sehari-hari yang menghiasi wajah Provinsi Sumatera Utara. Bahkan Medan, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, turut merasakan dampak signifikan dari kelangkaan ini.
Sebaliknya, pihak penanggung jawab distribusi BBM di Sumut tersebut terkesan lepas tangan dengan mengeklaim bahwa proses distribusi berlangsung normal. Padahal pada kenyataannya, masyarakat di lapangan dibuat resah akibat menipisnya stok BBM di SPBU.
Menanggapi krisis ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Forum Masyarakat Pemantau Negara (DPN Formapera), Teuku Yudhistira, menilai bahwa peristiwa ini sudah mengarah pada kejahatan kemanusiaan. Menurutnya, BBM merupakan kebutuhan primer masyarakat yang tidak boleh dihambat, apalagi dimanipulasi.
“Jangan Pertamina cuma bisa mengklaim bahwa distribusi BBM lancar, tapi fakta di lapangan silakan lihat sendiri. Amburadul. Masyarakat yang paling merasakan dampaknya,” ujar Yudhistira di Medan, Selasa (14/7/2026).
Yudhistira pun mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM untuk segera turun tangan. Ia mengkhawatirkan situasi ini dapat meluas dan berdampak negatif pada berbagai sektor, termasuk memicu gangguan keamanan dan stabilitas nasional jika tidak segera ditangani.
“Selain mendesak Presiden dan Menteri ESDM mencopot pimpinan Pertamina dan Pertamina Patra Niaga, Polda Sumut juga harus segera mengusut kasus ini. Kita harus tahu pasti apa penyebab kelangkaan BBM yang sudah berlangsung seminggu terakhir. Jika memang ada permainan mafia minyak, pelakunya harus ditindak tegas,” imbuhnya.
Di sisi lain, perwakilan pengusaha SPBU dan masyarakat Sumatera Utara yang menuntut kepastian distribusi BBM telah melayangkan surat terbuka kepada DPP dan DPC Hiswana Migas Medan pada Senin (13/7/2026) kemarin.
Kelangkaan ini tidak hanya memicu kemacetan parah di Kota Medan akibat antrean kendaraan, tetapi juga memaksa sejumlah SPBU berhenti beroperasi. Hal ini merugikan para pengusaha secara finansial dan menempatkan mereka sebagai sasaran kekesalan warga.
Berikut adalah petikan surat terbuka tersebut:
Kepada Yth.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hiswana Migas
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hiswana Migas Medan
Perihal: Mendesak Sikap Tegas Hiswana Migas Atas Krisis Kelangkaan BBM di Sumatera Utara
Sudah lebih dari satu minggu masyarakat Sumatera Utara dihadapkan pada krisis kelangkaan BBM yang terjadi hampir di seluruh wilayah, mulai dari Medan, Binjai, Deliserdang, Langkat, Serdangbedagai, Tebingtinggi, Asahan, Batubara, Tanjungbalai, hingga daerah lainnya.
Antrean kendaraan mengular setiap hari, banyak SPBU kehabisan stok, aktivitas masyarakat terganggu, roda perekonomian melambat, dan kepercayaan publik terhadap pelayanan distribusi BBM terus menurun.
Yang paling memprihatinkan, para pengusaha SPBU menjadi pihak yang paling dirugikan, padahal mereka bukan penyebab terjadinya kelangkaan ini. Banyak SPBU telah melakukan pemesanan sesuai prosedur, namun pasokan BBM tidak kunjung tiba. Akibatnya, mereka kehilangan omzet, namun tetap harus menanggung biaya operasional, gaji karyawan, listrik, keamanan, pajak, dan kewajiban lainnya.
Lebih ironis lagi, masyarakat melampiaskan kemarahannya kepada operator dan pengusaha SPBU, padahal keterlambatan pasokan berada di luar kendali mereka. Pengusaha SPBU kini menanggung kerugian finansial yang besar sekaligus tekanan psikologis akibat harus menghadapi protes pelanggan setiap hari.
Dalam kondisi seperti ini, kami mempertanyakan sikap DPP Hiswana Migas dan DPC Hiswana Migas Medan. Di mana keberpihakan organisasi kepada anggotanya?
Mengapa hingga hari ini belum terdengar pernyataan sikap yang tegas kepada Pertamina maupun kepada publik? Mengapa organisasi yang dibentuk untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan pengusaha SPBU justru terkesan diam ketika anggotanya mengalami kerugian besar?
Jika benar terdapat kendala dalam distribusi, baik karena keterbatasan armada mobil tangki, berkurangnya awak mobil tangki, maupun gangguan operasional lainnya, maka kondisi tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat dan diselesaikan secepatnya. Jangan biarkan pengusaha SPBU menjadi korban berkepanjangan akibat persoalan distribusi yang bukan tanggung jawab mereka.
Kami mendesak agar DPP dan DPC Hiswana Migas segera:
Mengambil sikap resmi dan terbuka terhadap krisis kelangkaan BBM di Sumatera Utara.
Menyampaikan kepada Pertamina bahwa keterlambatan pasokan telah menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi pengusaha SPBU.
Menuntut adanya langkah darurat untuk mempercepat normalisasi distribusi BBM.
Mengawal serta memperjuangkan hak-hak anggota yang telah dirugikan akibat terganggunya pasokan.
Menyampaikan perkembangan penanganan kepada masyarakat secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan yang lebih luas.
Jangan biarkan pengusaha SPBU terus menjadi tameng kemarahan masyarakat, sementara akar persoalan belum terselesaikan.
Organisasi tidak boleh hanya hadir saat kegiatan seremonial, tetapi juga harus berdiri di garis depan ketika anggotanya mengalami kesulitan. Inilah saatnya Hiswana Migas membuktikan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wadah perjuangan pengusaha SPBU.
Kami berharap surat terbuka ini menjadi pengingat bahwa krisis distribusi BBM bukan hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha para pengusaha SPBU yang selama ini menjadi ujung tombak penyaluran energi. Sudah saatnya semua pihak berhenti saling menunggu dan segera mengambil tindakan nyata. Masyarakat membutuhkan BBM, pengusaha SPBU membutuhkan kepastian pasokan, dan Sumatera Utara membutuhkan solusi, bukan sekadar penjelasan.
Sebelumnya, pada Jumat (10/7/2026), Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Fahrougi Andriani Sumampouw, memberikan keterangan tertulis terkait situasi ini. Pihaknya mengklaim telah mengoptimalkan distribusi BBM di Sumatera Utara demi memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Fahrougi menjelaskan bahwa pemantauan terhadap kondisi stok dan penyaluran di seluruh Fuel Terminal hingga SPBU terus dilakukan secara intensif. Menurutnya, hambatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dipicu oleh adanya penyesuaian operasional pada armada distribusi.
Sebagai solusi darurat, Pertamina telah menambah 15 unit mobil tangki (MT) bantuan untuk meningkatkan kapasitas distribusi. Selain itu, mereka juga memperkuat operasional lapangan dengan menambah 30 Awak Mobil Tangki (AMT) bantuan guna mempercepat penyaluran BBM dari Fuel Terminal Medan ke berbagai SPBU di Sumatera Utara.
Fahrougi menambahkan, optimalisasi ini juga dilakukan menyusul adanya peningkatan konsumsi BBM oleh masyarakat selama periode libur sekolah dibandingkan hari-hari biasa. Pihak Pertamina kini tengah melakukan penyesuaian pola penyaluran dan memprioritaskan pengiriman ke SPBU yang kritis pasokan.
Melalui keterangan tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, serta menegaskan komitmen mereka untuk terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi menormalisasi pasokan energi di Sumatera Utara. (*)
Penulis : Rody Sandra
